Setengah Hati Pembatasan WhatsApp
- Instagram/@maurovianzedc7
Pembatasan pesan terusan itu, ujarnya, bisa menekan atau mengurangi potensi penyebaran hoax. Â
Menurutnya, hoax di WhatsApp menjadi tantangan besar bukan cuma bagi Indonesia tapi sudah menjadi permasalahan global.Â
"Dari Mafindo kami percaya bahwa solusinya tak hanya melibatkan kebijakan dari sisi teknologi, tapi juga upaya untuk mencerdaskan masyarakat untuk lebih kritis mengelola informasi," katanya.
Septiadji menuturkan, solusi yang lebih efektif memang melibatkan pemeriksa fakta untuk memeriksa pesan atau informasi yang diduga hoax. Jadi skemanya, pengguna melaporkan dan tim pemeriksa fakta yang bekerja sama dengan WhatsApp akan meneliti informasi tersebut. Prinsipnya, kata Septiadji, WhatsApp harus menyediakan skema yang memudahkan publik mengecek informasi apakah hoax atau bukan.Â
"Karena membatasi forward, memang bisa berpotensi mengurangi, tapi bukan solusi yang tuntas dan jangka panjang," jelasnya.Â
Menurut Septiadji, langkah pembatasan pesan terusan mestinya diiringi dengan langkah yang paling krusial, yakni sosialisasi ke publik dan pengguna WhatsApp untuk bisa mengecek fakta.Â
Mengapa pengecekan fakta ini perlu digalakkan, dia menyebutkan, platform pesan instan cenderung lebih sulit untuk pelaporan konten yang berbau hoax. Beda dengan platform media sosial, yang mana tersedia fasilitas melaporkan konten untuk menurunkan (take down) konten sampai akun.Â
"Ada banyak keterbatasan yang tidak bisa kita lakukan di platform messaging," tuturnya.Â
Presidium Mafindo, Anita Wahid mengatakan boleh saja orang menilai efektif atau tidaknya pembatasan pesan WhatsApp tersebut. Dia mengatakan, kalaupun tidak efektif memberantas hoax di WhatsApp, langkah pembatasan itu tetap berarti. Paling tidak, bisa membantu memperlambat penyebaran hoax.Â
Hal itu memungkinkan sebab, sistem yang dibangun WhatsApp berbeda dengan media sosial yang cuma perlu mendaftarkan akun dan kemudian bisa menghapus akun setelah menyebarkan hoax.Â
"WhatsApp memerlukan nomor telepon juga, yang penggunanya harus didaftarkan. Walaupun tetap ada kemungkinan kecurangan-kecurangan, langkah ini patut diapresiasi dan dicoba," kata Anita.Â
Doni senada, perlunya menekankan literasi pengguna, namun diiringi dengan penegakan hukum atau aturan yang tegas. Menurutnya, teknologi yang digunakan untuk mengatasi isu-isu tersebut, kerap bisa disiasati.
