Siapa Berani Jadi Oposisi Jokowi
- VIVA/ Bayu Januar.
Terlepas dari itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan rekonsiliasi tak boleh dimaknai secara sempit dengan hanya bagi-bagi kursi kabinet semata. Karena, jabatan menteri merupakan hak prerogatif dari presiden.
"Perspektif tidak bisa dimaknai bagi-bagi kursi di kabinet. Kami yakin, Pak Jokowi bicara kualifikasi menteri-menteri yang kuat. Kami yakin, sosok kualifikasi menteri penting untuk reformasi pembangunan akan diperhatikan," ujarnya.
Mengenai adanya kabar oposisi dari beberapa partai pendukung Prabowo-Sandi, menurutnya, tak masalah, karena oposisi dalam demokrasi menjadi sesuatu yang wajar. Karena, oposisi bagian dari dinamika demokrasi.
"Demokrasi memerlukan sikap partai di luar pemerintah untuk meningkatkan iklim demokrasi," katanya.
Sikap Kubu Prabowo
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengatakan koalisi pengusung Prabowo-Sandi telah berakhir pasca putusan MK. Yang ada sekarang adalah presiden dan wakil presiden terpilih.
Hinca menuturkan jika sudah selesai begitu maka kembali ke kedaulatan partai masing-masing. Untuk Demokrat, sikap akan ditentukan lewat ketua umum dan juga majelis tinggi partai. Meski demikian, apa sikap mereka tidak akan diumumkan dalam waktu dekat ini.
"Partai Demokrat masih berduka sampai nanti 40 hari tanggal 10 Juli. Setelah 10 Juli, kami akan sampaikan ke teman-teman bagaimana sikap Demokrat," ujar Hinca di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu 30 Juni 2019.
Soal tawaran Agus Harimurti Yudhyono sebagai menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin, Hinca menuturkan bahwa saat ini, posisi Partai Demokrat adalah memperjuangan 14 program prioritas dari masyarakat yang diusung partainya. Jika presiden terpilih Jokowi senang dengan 14 program tersebut, pihaknya akan membuka komunikasi.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Bara Hasibuan, menegaskan kemungkinan besar partainya akan bergabung ke pemerintah. Karena itu, dalam kurun waktu dua atau tiga pekan lagi akan segera digelar rapat kerja nasional (rakernas).
"Saya harus akui bahwa kemungkinan untuk PAN bergabung ke pemerintah yang nanti bakal dipimpin Jokowi-Ma'ruf, sangat besar. Secepatnya melalui proses institusional. Jadi kemungkinan besar kita bakal melakukan rakernas dalam waktu dekat dua sampai tiga minggu ke depan untuk menetukan langkah selanjutnya bagi PAN," kata Bara Hasibuan dalam diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu, 29 Juni 2019.
