Siapa Berani Jadi Oposisi Jokowi
- VIVA/ Bayu Januar.
Bara menjelaskan, niat PAN bergabung untuk mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sampai 2024. Hal ini demi menjawab tantangan bangsa ke depan.
"Jadi PAN siap bergabung dalam pemerintahan dan mengawal pemerintahan yang dipimpin Pak Jokowi sampai 2024. Untuk menjawab tantangan bangsa, yang paling krusial adalah mengobati luka yang cukup dalam di masyarakat saat ini akibat kompetisi politik yang sangat tajam," katanya.
Menurut Bara, polarisasi dan narasi yang berbau kebencian selama ini perlu diobati. Terlebih sempat terjadi kerusuhan.
"Luka di masyarakat menimbulkan polarisasi ada retorika narasi yang selama ini. Itu dikemukakan oleh beberapa orang di bagian hilir yang penuh dengan kebencian dan kekerasan, bahkan sempat terjadi kerusuhan. Nah ini semua kita harus obati," ujarnya.
"Proses membutuhkan kontribusi semua pihak termasuk PAN bertanggung jawab. Sebagai parpol kita juga harus bertanggung jawab ikut berperan aktif dalam mengobati luka itu. Kita lakukan kalau kita bergabung dalam pemerintahan Jokowi," katanya.
PKS dan Gerindra Oposisi?
Di tengah kecenderungan partai-partai politik merapat ke kekuasaan, Partai Keadilan Sejahtera menunjukkan sikap yang berbeda. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, menegaskan PKS akan tetap konsisten menjadi oposisi.
"Kami tetap menyatakan sebagai oposisi dan menjadi oposisi yang mulia. Ketika Pak Prabowo dinyatakan ditolak permohonannya, saya pribadi menganggap lebih baik membangun kekuatan oposisi," kata Mardani saat diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 29 Juni 2019.
Mardani memaparkan demokrasi di Indonesia butuh kekuatan penyeimbang. Menurutnya, adanya Koalisi Indonesia Kerja dan Indonesia Adil dan Makmur adalah hal yang bagus.
Mardani menilai negeri ini butuh kejelasan dari alat kelamin partai politik. Tentu dalam rangka membangun budaya organisasi.
Baca juga: PKS Berharap Koalisi Prabowo Solid, Tak Loncat ke Jokowi
Begitu juga dengan sejumlah elite Gerindra. Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Maher Algadri, menyatakan lebih baik partainya tetap berada di barisan oposisi. Tetap berstatus oposisi, maka menjadi penyeimbang dalam jalannya pemerintahan sistem demokrasi.
Menurut dia, Prabowo juga dinilai belum perlu untuk bertemu Jokowi. Gerindra juga diharapkan tidak masuk dalam pemerintahan Jokowi lima tahun mendatang.
