Siapa Berani Jadi Oposisi Jokowi
- VIVA/ Bayu Januar.
"Kalau saya bilang jangan. Proses demokrasi itu adalah pemilihan. Jadi yang kalah biar tetap kalah, yang menang, menang. Biar yang kalah di luar menjadi oposisi, kalau enggak bukan demokrasi," kata Maher, Jumat 28 Juni 2019.
Dia menekankan bila usai pilpres malah bagi-bagi jatah kursi jabatan atau kongko-kongko maka tak bakal sehat. Saat ini, kata dia, yang memilih partai non pemerintah ada sekitar 45 persen atau 70 juta pemilih.
Maka itu, suara-suara tersebut harus mendapat perhatian dan didengar masukan mereka. Selain itu, juga sebagai penyeimbang atau kontrol kepada pemerintah.
"Selalu ada check and balance, jadi yang kuasa dikontrol oleh oposisi. Oposisi serius loh, 45 persen tuh bukan kecil. Besar sekali, makanya, ini kan bukan masalah Prabowo atau apa, ini masalah 45 persen itu 70 juta lebih, harus dihargai," ujarnya.
Pernyataan senada juga disampaikan oleh Anggota Dewan Penasihat Gerindra, M. Syafii. Dia meyakini partai pimpinan Prabowo Subianto itu akan tetap menyatakan sikap oposisi. Ia menekankan, dalam demokrasi yang sehat, memang harus ada penyeimbang.
Sementara itu, Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung berharap partai-partai dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tetap utuh dan tak ada yang hengkang untuk bergabung dengan pemerintahan presiden Joko Widodo.
Menurut sang ketua pusat lembaga riset politik itu, Dr. Muradi, muncul sedikitnya tiga gejala dalam koalisi Prabowo. Pertama, semua partai dalam koalisi Prabowo bergabung dengan pemerintah. Kedua, hanya sebagian, misal Partai Demokrat dan PAN, yang berpaling ke Jokowi. Ketiga, semua partai pro-Prabowo menjadi oposisi.
Pilihan terbaiknya, menurut Muradi, semua partai dalam koalisi Prabowo menjadi oposisi agar dapat menjadi kekuatan penyeimbang bagi pemerintahan. Keseimbangan itu penting juga bagi pemerintah, bukan hanya memang begitu idealnya, tetapi juga agar koalisi pendukung Jokowi tidak terlampau gemuk. Sebab, sekarang saja sudah ada sembilan partai yang berada di barisan Jokowi.
Organisasi pemerintahan atau koalisi yang terlampau gemuk, ditambah tidak ada atau minim kubu oposisi, kecenderungannya tak efektif dan berpotensi lebih banyak konflik internal.
