Siapa Berani Jadi Oposisi Jokowi
- VIVA/ Bayu Januar.
Belakangan, Partai Amanat Nasional juga mulai ancang-ancang untuk keluar dari koalisi yang disebut sebagai Koalisi Adil Makmur. Mereka mengibaratkan koalisi itu seperti penitipan barang. Jika penitipannya ditutup, maka barang yang mereka titipkan tentu saja harus diambil.
Kemudian, wacana Gerindra agar masuk dalam kabinet juga sudah muncul. Mereka dinilai layak menduduki sejumlah kursi menteri di kabinet Jokowi yang baru.
Dan fakta yang terjadi kemudian, Prabowo memutusakan untuk membubarkan koalisi tersebut. Soal sikap dan langkah partai-partai pendukungnya selanjutnya, dia menyerahkan ke mereka masing-masing.
Baca: Prabowo Sebut Koalisi Adil dan Makmur serta BPN Selesai
Tidak Ada Masalah
Salah satu tokoh utama dari pendukung Jokowi-Ma'ruf yaitu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menilai tak ada masalah jika Partai Demokrat dan PAN merapat ke koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Kalau dalam rangka rekonsiliasi nasional, why not, tidak ada masalah," kata Muhaimin di DPP PKB, Jakarta, Senin 17 Juni 2019.
Meskipun demikian, Muhaimin menegaskan bahwa pada dasarnya koalisi pendukung 01 sudah gemuk, dan jumlahnya besar sehingga di DPR tidak perlu tambahan lagi. Karena itu, soal komposisi kabinet nantinya, dia sendiri belum tahu secara pasti.
"Insya Allah akan menjadi sikap presiden. Kita akan tunggu saja, karena itu kan hak prerogatif presiden," katanya.
Begitu juga dengan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani. Dia bersikap terbuka. Tapi, Arsul lebih memberi tempat bagi Gerindra dibanding Demokrat dan PAN.
"Nggak boleh kalau kita ngomong bertambah koalisi hanya membuka kemungkinan untuk Partai Demokrat dan PAN saja. Menurut saya, Gerindra itu justru lebih sebagai penghormatan kalau memang disepakati nanti perlu bertambah, itu Gerindra harus mendapat kesempatan pertama untuk ditawari," kata Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 28 Juni 2019.
Ia menilai, Gerindra sebagai lawan politik gentle. Alasannya, ketika kalah melakukan langkah hukum ke Mahkamah Konstitusi. Jika Jokowi harus menarik kompetitor masuk ke kabinetnya, dia menyarankan hanya satu partai saja.
"Kalau ini mau bertambah supaya kekuatan penyeimbang di parlemennya itu juga cukup walaupun minoritas ya mestinya cukup satu aja. Cukup satu saja yang masuk di antara empat partai, cukup satu saja yang masuk. Yang satu yang masuk yang mana ya kita serahin sama Pak Jokowi," kata Arsul.
