Bisa Apa Anggota DPR Baru?
- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA –  Ruang Paripurna I di gedung MPR/DPR menjadi saksi bisu. Bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila negeri ini melantik 575 Anggota DPR RI hasil Pemilu 2019. Mereka akan bekerja untuk periode 2019-2024.Â
Pelantikan anggota baru DPR RI dilaksanakan pada Selasa, 1 Oktober 2019, mulai pukul 10.00 WIB. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indra Iskandar menyebutkan, anggaran yang dikeluarkan untuk pelantikan anggota parlemen mencapai Rp1 miliar. Anggaran tersebut berasal dari anggaran rutin DPR.
"Ini anggaran rutin semua, enggak ada anggaran khusus. Cuma urusan kembang, interior. Sekitar Rp1 miliar saja. Untuk DPR saja. DPD dan MPR beda lagi," kata Indra di kompleks parlemen, Jakarta, Senin 30 September 2019. Ia menyebutkan, acara pelantikan ini masih menjadi acara yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kesetjenan DPR hanya membantu memfasilitasi.
Tapi pelantikan tak bisa dibilang mulus. Ribuan mahasiswa kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI sejak pagi hingga sore hari. Setelah kritikan bertubi-tubi soal revisi undang-undang, kali ini mahasiswa mengkritik seremonial pelantikan anggota DPR RI yang baru saja dilakukan.
Mahasiswa yang berasal dari Hima Persis tampak melakukan orasi di atas angkot. Melalui pengeras suara, seorang perwakilan mahasiswa memprotes DPR. "Dua lima jigo, dua lima jigo, DPR bego," pekik orator di mobil komando.
Selain orasi, mereka juga membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan pesan kritik kepada DPR. Salah satunya adalah protes kepada anggota DPR yang baru saja dilantik.
"Selamat dan sukses sidang DPR, Dewan Pengkhianat Rakyat," begitu tulisan di spanduk tersebut.
Selain itu, di sisi gedung yang lain, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) juga melakukan orasi. Anggota DPR dinilai bersenang-senang di atas penderitaan rakyat. DPR dinilai mereka tidak peduli dengan rakyat. "Rakyatnya hampir mati, DPR happy happy, revolusi revolusi, revolusi sampai mati," teriak orator.
Sejak revisi UU KPK disahkan oleh DPR pada 17 September 2019, gelombang demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil yang peduli pada pemberantasan korupsi mulai meninggi. Sejak demonstrasi besar pada 19 September 2019 terjadi, nyaris setiap hari mahasiswa, hingga anak sekolah, dan masyarakat sipil melakukan aksi.
