Sambutan KPK Atas Aksi Arteria Dahlan
Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menambahkan, harusnya Arteria meminta maaf kepada Emil Salim. "Saya mendesak Arteria Dahlan sebagai anggota DPR yang terhormat untuk meminta maaf pada Prof Emil Salim," kata Puyouno.
Poyouno menyayangkan dengan kejadian ini Arteria dinilai sebagai politikus muda namun punya pemikiran dangkal. Bagi dia, permintaan Teri ke figur senior seperti Emil bersifat wajib. "Wajib dan jangan sampai Arteri sebagai anak muda dianggap orang yang punya pemikiran dangkal," jelas Poyuono.
Dia pun berpandangan dalam persoalan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang KPK jangan hanya melihat dari kajian hukum. Ia bilang, dalam Perppu KPK mesti dikaji secara sosial budaya, politik, dan ekonomi.
"Karena sebuah UU atau peraturan akan punya dampak sosial, politik dan ekonomi jika sudah diterbitkan," kata dia.
Rekam jejak
USai kejadian yang ramai di media sosial, Arteria langsung angkat suara. Terkait hal itu, Arteria membantah telah emosi.
"Tidak emosi. Saya hanya sayangkan seorang tokoh senior yang saya hormati, dimanfaatkan untuk mengutarakan hal-hal yang sebenarnya di luar kapasitas beliau," kata Arteria ketika dikonfirmasi.
Pria yang sebelumnya duduk di Komisi III DPR ini mengaku awalnya sudah sangat sopan. Namun, dia kemudian melihat pendapat Emil terkait muatan Undang Undang KPK banyak kelirunya.
"Prof Emil yang notabene tidak berlatar belakang hukum dan beliau tidak memahami dengan benar materi muatan yang ada di revisi UU KPK, tiba-tiba berpendapat banyak kelirunya," ujar dia.
![]()
Arteria mengungkapkan sudah coba mengklarifikasi kekeliruan tersebut. Tetapi Emil menurutnya justru telah menista institusi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.
"Sudah dicoba untuk diklarifikasi tapi justru menyerang kehormatan, tidak hanya menghina bahkan menista kami, tapi juga institusi DPR," kata Arteria.
Dari catatan VIVAnews, peristiwa kurang menyenangkan juga pernah dilontarkan Arteria. Di antaranya:
Saat dia menyampaikan protes terhadap pimpinan KPK periode 2015-2019 yang diketuai Agus Rahardjo. Momen itu terjadi saat rapat dengar pendapat atau RDP Komisi III DPR dengan pimpinan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin, 11 September 2017.