Jokowi dan Perppu Sebatas Janji

Langkah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebetulnya juga tidak bisa dilakukan, karena revisi UU KPK itu belum diundangkan.

Baca Juga

KPK OTT Dirjen dan 2 Kakantah, Wamen ATR/BPN Buka Suara

"Kalau judicial review itu harus sudah diundangkan dulu, belum diundangkan apa alasannya minta ke MK. Harus diundangkan dulu, kasih nomor, diajukan ke MK. MK bisa mengatakan, ada pasal tertentu tidak bisa, bertentangan dengan hukum," ujarnya. [mus]

Baca Juga

Golkar Buka Suara soal Kadernya Ikut Ditangkap KPK saat OTT Dirjen ATR/BPN di Bogor

Hattrick Terjerat Korupsi, KPK Bakal Perberat Hukuman Fahd A Rafiq

Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq kembali berhadapan dengan perkara korupsi. Kali ini, dia menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB).

VIVA.co.id

16 September 2026