Lawan Radikalisme Ala Menteri Agama

VIVA – Sejak dipilih, Menteri Agama Fachrul Razi tak henti menuai kontroversi. Setelah statusnya sebagai purnawirawan militer dipertanyakan, kini giliran kebijakannya yang menjadi kecaman. 

Belum sampai satu bulan menjabat sebagai Menteri Agama Fachrul Razi berjanji akan mencegah penyebaran paham radikal di berbagai instansi pemerintahan dan sekolah. Mantan Wakil Panglima TNI ini menegaskan tidak ada ruang bagi khilafah di Indonesia, karena hal tersebut tidak sesuai dengan dasar negara. Atas dasar itu ia mengingatkan jangan sampai ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi pendukung khilafah. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Purnawirawan jenderal TNI itu menegaskan, visi dan misi yang diembannya sebagai Menteri Agama sesuai dengan visi misi presiden Jokowi. Dan hal tersebut menjadi program prioritas Kemenag.

Menurut dia, radikalisme itu nyata. Ia mengatakan, hal tersebut dilihat oleh mata kepalanya sendiri saat menghadiri upacara di salah satu BUMN.  Tak hanya itu Fachrul juga mengkritik pakaian yang digunakan para ASN, seperti celana cingkrang dan cadar.

Fachrul Razi mengingatkan ada aturan yang harus ditaati oleh semua pihak, terutama ASN saat masuk ke lingkungan kantor pemerintahan yang ada. "Yang tidak boleh masuk instansi pemerintah itu satu, pakai helm. Kedua yang mukanya nggak keliatan, saya enggak sebut cadar, kan bahaya orang masuk enggak tahu itu mukanya siapa," katanya dalam lokakarya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid di Hotel Best Western, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Oktober 2019.

Setelah itu ia juga mengkritik pakaian yang digunakan ASN, misalnya bercelana cingkrang. "Masalah celana cingkrang itu tidak bisa dilarang dari aspek agama, karena memang agama pun tidak melarang. Tapi dari aturan pegawai bisa, misal ditempat ditegur celana kok tinggi gitu? Kamu enggak lihat aturan negara gimana? Kalau enggak bisa ikuti, ke luar kamu," ujarnya. 

Fachrul juga mengaku bertemu pejabat BUMN yang tidak melakukan hormat saat pengibaran bendera dan lagu Indonesia Raya. Selesai upacara ia memanggil ASN tersebu dan menanyakan apakah di sakit. Ternyata ia mengaku tidak sakit. 

"Kamu sakit! Kalau kamu tidak sakit pasti kamu hormat kepada Indonesia Raya, karena kamu pegawai negeri dan kamu adalah abdi negara. Kalau kamu tidak hormat, ke luar kamu!" ujar Fachrul.

Selain mengkritisi celana cingkrang dan cadar, belakangan Menteri Agama juga mengatakan akan melakukan evaluasi kurikulum di sekolah. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran paham radikal di tempat-tempat pendidikan.

"Nanti kami juga melakukan evaluasi, semua kurikulum kita lihat lagi. Sekarang kita bahas, kalau dianggap berbahaya enggak usah dibahas," katanya di kantor Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kamis 31 Oktober 2019.

Perangi Khilafah

Menguatnya radikalisme di berbagai lapisan sosial seperti menjadi isu besar dalam periode kedua kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden RI. Tak hanya Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahkan Kapolri yang baru juga mendapat pesan untuk memberantas radikalisme.

Mantan Wakil Panglima TNI ini beralasan, semua yang ia lakukan adalah untuk memerangi radikalisme. Ini sudah sesuai dengan visi Presiden yang juga selalu menegaskan akan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Fachrul menegaskan, tidak ada ruang bagi khilafah di Indonesia, karena hal tersebut tidak sesuai dengan dasar negara. 

Atas dasar itu ia mengingatkan jangan sampai ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi pendukung khilafah.

"Sikap kita mesti sama. Kalau ada yang bersifat mendukung khilafah, khilafah itu kan mendukung negara lain. Kamu dibayar Indonesia, kamu harus hormat Indonesia. Kamu bisa berubah enggak? Kalau enggak bisa keluar dari lndonesia. Ke luar dari wilayah ini!," tegasnya.
  
Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menyatakan akan mengevaluasi kurikulum di sekolah. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran paham radikal di lembaga pendidikan. 
 
Langkah Menag ini dikritik. Pengamat teroris dan intelijen, Harits Abu Ulya. Ia khawatir jika tugas prioritas yang diemban Menteri Agama sekarang ini adalah kontra radikalisme, maka bisa menyeret Kemenag kepada proyek tendensius yang diarahkan kepada umat Islam. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Abu Ulya mengingatkan jangan sampai persepsi publik menjadi berkembang liar. Lagipula, kata dia, kontra radikalisme sudah menjadi kewajiban Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Bukan urusan Kementerian Agama yang dipimpin Fachrul. (umi)

 

Jenderal Fachrul Razi Blak-blakan Dipecat sebagai Menag Gara-gara Tolak Pembubaran FPI

Jenderal (purn) Fachrul Razi blak-blakan mengaku direshuffle Presiden Jokowi sebagai Menag karena menolak pembubaran FPI. Ia mengaku dua kali dipanggil Jokowi bahas FPI.

VIVA.co.id

3 Desember 2023