Pro Kontra Ahok untuk Pertamina

VIVA – Menteri Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) Erick Thohir langsung membuat kejutan di awal masa jabatannya sebagai pejabat negara. Ia mengagetkan publik karena menyatakan akan melibatkan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai salah satu petinggi BUMN. 

Baca Juga

Prabowo Kebut Percepatan Hilirisasi dan Penataan BUMN

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ahok kepada wartawan usai bertemu dengan Erick Thohir. Ahok menyambangi kantor Kementerian BUMN pada Rabu pagi kemarin. Ia mengaku diajak bicara oleh Erick Thohir soal BUMN, dan akan dilibatkan. Tapi Ahok mengatakan, ia tak tahu akan ditempatkan di mana oleh Erick Thohir. 
 
"Intinya kami bicara soal BUMN dan saya mau dilibatkan menjadi salah satu (pejabat) BUMN. Gitu aja," ujar Ahok di Kantor Kementerian BUMN, Rabu 13 November 2019. 

Ahok menegaskan siap untuk mengemban amanat tersebut, karena membuatnya bisa kembali mengabdi pada negara. Bahkan ia mengaku belum tahu akan ditempatkan di mana. Ahok mengaku selalu siap berbakti untuk negara. "Saya (BUMN) apa aja juga boleh. Yang penting bantu negara," tuturnya. 

Baca Juga

Rampingkan Anak Usaha, Danantara Dorong Brantas Abipraya Perkuat Fokus dan Nilai Keberlanjutan

Dia pun mengaku belum bisa memastikan kapan akan mulai bekerja. Tapi, kapan pun diminta dia siap langsung bekerja. "Mungkin Desember atau November saya tak tahu. Tanya ke pak menteri," ungkapnya. 

Pelibatan Ahok untuk mengurus BUMN dibenarkan oleh Erick Thohir. "Segera, mungkin di awal Desember," kata Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 14 November 2019. Tetapi Erick belum mau mengungkapkan ke mana Ahok akan ditempatkan. 

Baca Juga

Prabowo Pamer Tutup 290 BUMN: Kita Hemat Rp50 Triliun

Erick juga menolak menjawab pertanyaan, apakah nama Ahok untuk menjadi petinggi BUMN dimunculkan oleh Jokowi. Ia hanya mengatakan, semua pertimbangan dilaporkan kepada presiden sebagai Ketua Tim Penilai Akhir. 

Jika benar Ahok jadi bergabung dengan BUMN, maka ada sejumlah konsekuensi yang akan diterima oleh Ahok. Salah satunya, Ahok harus melepas statusnya sebagai kader PDI Perjuangan. Berdasarkan aturan BUMN, menjadi seorang direksi atau pun komisaris di perusahaan harus bersih dari latar belakang politik.

Menurut Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, salah satu syarat untuk bisa ikut menjabat sebagai direksi atau komisaris di BUMN adalah tidak terlibat dalam partai politik. Padahal Ahok adalah kader PDIP.

Halaman Selanjutnya

"Nah, kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri, karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 13 November 2019.