Kala Muncul Ide Ekspor Ganja

VIVA – Sebuah ide sempat muncul saat rapat antara Komisi VI DPR RI dan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, perihal menjadikan tanaman ganja jadi komoditas ekspor. Padahal saat itu, mereka sedang membahas perjanjian dagang antara ASEAN dan Jepang.

Baca Juga

Inflasi Medis RI 2026 Diproyeksi Capai 17,8 Persen, Premi Asuransi Kesehatan Didorong Harus Lebih Adil

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Rafli, adalah yang mengutarakan ide tersebut. Alasannya karena ganja yang berasal dari Indonesia banyak tumbuh di Provinsi Aceh.

"Jadi Pak, ganja ini bagaimana kita jadikan komoditas yang diekspor, yang bagus. Jadi kita buat lokasinya. Saya bisa kasih nanti daerahnya di mana. Setuju enggak?" kata Rafli di Gedung DPR RI, Senayan.

Baca Juga

Kementan Pacu Inovasi Pemulia Tanaman Agar Lebih Cepat Hasilkan Benih Berkualitas

Rafli lalu menyebutkan jika tanaman ganja memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah untuk kebutuhan dunia farmasi.

Dia bahkan mengajak masyarakat untuk bisa berpikir terbuka. Dan tidak terjebak dalam anggapan yang tidak benar selama ini.

Baca Juga

Pesan Narkoba Permen Ganja dari Inggris Lewat Website, Pria Asal Malang Diringkus Polisi

"Ganja, entah itu untuk kebutuhan farmasi, untuk apa saja. Jangan kaku, kita harus dinamis berpikirnya," ujar Rafli.

Namun, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini lalu menegur keras anggota Komisi VI asal Aceh itu yang membuat pernyataan saat rapat kerja dengan menteri Perdagangan soal kemungkinan regulasi tanaman ganja agar bisa diekspor untuk kebutuhan farmasi atau obat.

Jazuli mengatakan itu menjadi pendapat Rafli, sebagai pribadi anggota DPR. Tidak mewakili sikap PKS saat berbicara dalam forum rapat kerja itu tentang peningkatan ekspor komoditas nasional dan lokal untuk menggenjot ekonomi dan pemasukan negara. 

"Beliau melihat tanaman ganja sering disalahgunakan sebagai narkotika dan Aceh daerah pemilihannya sering dikaitkan dengan tanaman ini," kata Jazuli melalui keterangan tertulisnya, Jumat malam 1 Februari 2020.

Menurutnya, negara perlu tegas meregulasi untuk mengatasi penyalahgunaan ini. Jika pun ada manfaat, Rafli meminta negara mengkajinya dalam batasan ketat dan terbatas.

"Apakah untuk ekspor demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk untuk obat atau farmasi," tutur Jazuli.

Fraksi PKS menilai pernyataan pribadi Rafli itu kontroversial, dan telah menimbulkan polemik yang kontraproduktif. Apalagi usulan itu tidak mencerminkan sikap Fraksi PKS 

Halaman Selanjutnya

"Karenanya pernyataan pribadi itu layak diluruskan dan dikoreksi, apalagi telah menimbulkan salah paham dan framing terhadap PKS," kata Jazuli.