- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVA – Lima kepala daerah di sekitar DKI Jakarta serempak mengusulkan penghentian sementara operasional kereta commuter line Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk mendukung kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.
Akan sia-sia menerapkan kebijakan pembatasan demi memutus rantai penularan corona kalau kereta penglaju masih beroperasi dan tetap banyak orang yang bepergian. Kenyataannya, memang, kereta rel listrik itu tetap penuh penumpang hingga hari keenam kebijakan pembatasan di Jakarta dan mustahil menjaga jarak antar-penumpang (physical distancing).
PT Kereta Commuter Indonesia belum memutuskan menerima atau menolak usulan itu meski sebelumnya sudah memangkas jam operasional kereta commuter line. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak menjawab lugas saran itu dan malah menyalahkan kantor-kantor yang tetap beroperasi. Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan hanya mengaku tak mudah memutuskan itu.
Disetop dua pekan
Lima kepala daerah di Jawa Barat—Wali Kota Bogor, Bupati Bogor, Wali Kota Depok, Wali Kota Bekasi, dan Bupati Bekasi—mengusulkan penghentian sementara kereta commuter line selama dua pekan setelah wilayah-wilayah mereka memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 15 April, lima hari setelah DKI Jakarta.
Mereka, sebagaimana Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim sampaikan, mengamati kereta-kereta commuter selalu penuh dan mengabaikan protokol kesehatan demi mencegah penularan corona. Sebagian besar penumpang memang warga mereka yang bekerja di Jakarta. Orang-orang itu, selain karena kantor-kantor mereka masih beroperasi, merasa tetap dapat pergi bekerja karena masih dapat naik KRL.
"Di dalam gerbong, di luar, dan stasiun kan tidak ada social distancing,” kata Dedie, berargumentasi. “Gimana kita mau jamin manusia selamat?”
Yang diusulkan Dedie sebetulnya bukan hanya menyangkut warga di lima daerah yang dia wakili aspirasinya, melainkan juga meliputi tiga daerah lain, yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Sebab rute KRL juga melewati ketiga daerah itu dan ribuan orang pengguna setianya dari sana. Sayangnya, ketiga daerah di provinsi Banten itu baru menerapkan PSBB pada 18 April, artinya, merasa belum saatnya membatasi secara menyeluruh warganya beraktivitas.
Anies Baswedan sebenarnya geram juga melihat kekusutan itu dan kenyataan moda transportasi publik, termasuk KRL, masih ramai penumpang dalam masa PSBB. Tetapi dia merasa tak dapat berbuat banyak karena tidak sedikit kantor-kantor swasta yang tidak dikecualikan yang tak mematuhi kebijakan PSBB. Akibatnya, tetap banyak warga yang pergi-pulang kantor dengan kereta penglaju. “Selama perusahaan tetap beroperasi,” katanya, “maka kendaraan umum juga akan penuh.”
Anies hanya berjanji menyanksi perusahaan-perusahaan yang tak mematuhi PSBB dengan tetap mengoperasikan kantor-kantor atau unit-unit kerja mereka sehingga masih banyak orang yang bekerja. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, katanya, sudah menyiapkan rumusan hukuman bagi perusahaan-perusahaan yang membandel dengan sanksi terberat berupa pencabutan izin usaha.
Sikap Luhut Binsar Pandjaitan tidak kalah ambigunya dengan Anies Baswedan. Dia mengaku telah membicarakan itu dengan Anies Baswedan tetapi memang belum ada keputusan. Dia berterus terang, "Kalau soal mau menutup KRL, … tak semudah membalikkan tangan.” Lagi pula, katanya, sebenarnya masih cukup banyak orang yang memerlukan KRL.
Kebijakan bertentangan
Menghentikan sementara atau tetap mengoperasikan kereta commuter line menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, yakni Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Sebab, PT Kereta Commuter Indonesia ialah anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia. Apa pun kebijakan mereka harus atas persetujuan Kementerian Perhubungan.
Luhut sebagai pejabat sementara Menteri Perhubungan belakangan disorot karena membuat sejumlah kebijakan kontroversial sehingga menguatkan kesan pemerintah tak kompak. Kebijakan Anies Baswedan yang membatasi bus antarkota antarprovinsi, antar-jemput antarprovinsi, dan pariwisata di Jakarta, misalnya, dibatalkan oleh Luhut. Alasannya, kebijakan itu harus didahului dengan kajian dampak ekonomi.
Larangan pengemudi ojek online (ojol) membawa penumpang, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, malah membingungkan setelah Luhut menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020. Menurut peraturan itu, pengemudi ojol boleh membawa penumpang meski harus tetap menaati protokol kesehatan seperti pengemudi wajib mengenakan masker dan sarung tangan serta disinfeksi kendaraan dan perlengkapan berkendara.
Peraturan itu dianggap menganulir diam-diam Peraturan Menteri Kesehatan dengan menyebutkan klausul dalam Pasal 11: “Jika dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan”.
Anies tetap melarang pengemudi ojol membawa penumpang orang dan hanya dibolehkan mengangkut/mengantar barang. Luhut tak mempermasalahkannya dan menganggap itu kewenangan kepala daerah, tidak hanya Anies sebagai gubernur DKI Jakarta, tetapi juga kepala daerah-kepala daerah lainnya.
