- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Empat pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka adalah Ketua Badan Anggaran Melchias Marcus Mekeng dari Fraksi Golkar, beserta tiga Wakil Ketua Badan Anggaran Mirwan Amir (Fraksi Demokrat), Olly Dondokambey (Fraksi PDI Perjuangan), dan Tamsil Linrung (Fraksi PKS).
Keempat pimpinan Badan Anggaran datang ke KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa 20 September 2011. Mengapa pimpinan Badan Anggaran DPR dipanggil? "Kami memanggil bukan karena kecurigaan tapi meminta penjelasan. Itu bermula dari dua kasus, Sesmenpora dan Kemenakertrans," kata Ketua KPK Busyro Muqoddas di gedung DPR, Jakarta, Selasa 20 September 2011.
Saat ini KPK menelisik kasus di dua kementerian. Kasus pertama adalah suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kasus kedua adalah suap pencairan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Pada kasus di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, KPK sudah menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Sekretaris Dirjen di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans I Nyoman Suisnaya, Kepala Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan Dirjen P2KT Dadong Irbarelawan, serta kuasa direksi PT Alam Jaya Papua Dharnawati.
Dalam kasus Kemenpora, KPK sudah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Sesmenpora Wafid Muharram, Direktur PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer Marketing PT DGI Muhammad El Idris. Nama politisi Demokrat, Angelina Sondakha sempat disebut dalam 'Nyanyian Nazarudin'.
Bersama Wayan Koster (Fraksi PDI-P), dan Mirwan Amir (Fraksi Partai Demokrat) Angie disebut turut menerima uang pelicin sebesar Rp9 miliar. Tetapi, Angelina Sondakh, Wayan Koster, dan Mirwan Amir sudah membantah.
Kembali ke gedung KPK. Ketua Badan Anggaran Melchias Marcus Mekeng adalah pimpinan Badan Anggaran yang pertama keluar dan selesai menjalani pemeriksaan, sekitar pukul 14.30 WIB. Melchias tak banyak mengomentari dugaan aliran dana ke Badan Anggaran DPR terkait suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Menurutnya, proyek Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tertinggal (PPIDT) sudah sesuai aturan. "Itu kata anda. Saya tidak mengomentari hal-hal yang tidak ada korelasinya," kata Melchias usai memberikan keterangan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa 20 September 2011.
Dengan demikian, sambung anggota Komisi XI Bidang Keuangan DPR ini, Badan Anggaran mengaku tak tahu tindak-tanduk para tersangka dalam kasus ini. Melchias mengungkapkan dirinya disodorkan lima pertanyaan oleh penyidik KPK. "Saya menjelaskan di mana fungsi Badan Anggaran dalam kasus Kemenakertrans," kata dia.
Satu jam kemudian, Mirwan Amir yang berikutnya keluar dari gedung KPK. Meski datang bersamaan, keempatnya diperiksa terpisah. Mirwan sama sekali tidak berkomentar usai pemeriksaan. Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat itu naik kendaraannya, dan tidak menjawab satupun pertanyaan wartawan.
Sekitar pukul 16.10 WIB, giliran Olly keluar gedung pimpinan Busyro Muqoddas. Olly mengenakan batik cokelat itu berkenan meladeni media.
Apa saja yang dicecar penyidik KPK kepada Olly?
Olly mengaku ditanya penyidik soal mekanisme pemutusan anggaran untuk daerah-daerah transmigrasi. Apakah benar ada komitmen fee 10 persen? "Oh, saya nggak tahu. Saya sudah sampaikan kepada penyidik mekanismenya," kata dia, Selasa 20 September 2011.
Dia menjelaskan kepada KPK tentang mekanisme pemutusan dana transfer daerah untuk daerah transmigrasi. "Saya cuma ditanya soal konfirmasi, mekanisme pembahasan APBN. Cuma itu saja," tambah dia. Soal tuduhan staf mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Yulianis? "Saya nggak tahu. Itu urusan lain," kata dia. Soal komitmen fee ini pernah disebutkan pengacara tersangka suap Kemenakertrans, Dharnawati. Pengusaha wajib setor 10 persen di muka dari nilai yang akan diputuskan oleh Badan Anggaran DPR. (Baca selengkapnya di sini)
Paling terakhir selesai diperiksa adalah Tamsil Linrung. Tamsil salah satu anggota Dewan yang kerap disebut dalam kasus ini. Tamsil dikait-kaitkan dengan nama Iskandar Pasojo, yang biasa disebut Acos, yang dikenal orang dekat Tamsil Linrung.
Bersama Sindu Malik, ia disebut konsultan Banggar DPR di Kemennakertrans. Keduanya disebut-sebut pernah menawarkan peluang program menggunakan anggaran PPID kepada Sekretaris Dirjen (Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) I Nyoman Suisanaya dengan syarat adanya commitment fee.
Tamsil sendiri tak membantah. Dia mengaku kenal baik Acos. Disebutkan, Acos adalah konsultan Banggar DPR di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tetapi Tamsil menegaskan Acos bukan stafnya. "Tapi, saya kenal baik, teman sejak lama. Sejak tahun 1980an, sama-sama aktivis di Makassar," kata dia kepada wartawan, Selasa 20 September 2011. "Saya tidak memungkiri."
Tamsil juga mengakui kerap bertemu Acos membahas berbagai masalah, seperti tenaga kerja ke Selandia Baru. Namun, kata dia, penyidik KPK tidak menanyakan hubungan dirinya dengan Acos dalam pemeriksaan sejak pagi tadi. Soal komitmen fee 10 persen dari nilai proyek, Tamsil membantah. "Silakan dilihat di investigasi. Kalau terbukti melakukan itu ya ditindak sesuai hukum berlaku," kata dia.
Wakil Ketua DPR Pramono Anung mendukung panggilan KPK terhadap pimpinan Badan Anggaran. Tetapi Pramono sedikit mempertanyakan mengapa panggilan itu dilakukan bersamaan, bukan satu per satu. Pemanggilan pimpinan Badan Anggaran bersamaan memperlihatkan lembaga itulah yang sedang disorot, dan bukan orang per orang yang duduk di badan itu. "Pemanggilan secara kelembagaan perlu dicermati. Kenapa tidak satu-satu. Ini menunjukkan yang mejadi fokus perhatian adalah Badan Anggaran," kata Pramono di gedung DPR, Jakarta, Selasa 20 September 2011.(np)
