- ANTARA
VIVAnews - Nama Sylvia Solehah atau biasa disebut Bu Pur, muncul dalam sidang di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa 3 Desember 2013. Adalah Mindo Rosalina Manullang yang mengungkap peran Bu Pur itu dalam proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Mantan Direktur Pemasaran Permai Group, Mindo Rosalina Manulang, memang menjadi saksi kunci bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam membongkar kasus-kasus korupsi yang melibatkan bosnya, Muhammad Nazaruddin, termasuk proyek triliunan rupiah Hambalang.
Dalam sidang dengan terdakwa Deddy Kusdinar itu, Rosa mengatakan bahwa beberapa kubu ingin memenangkan proyek pengadaan di Hambalang. "Nazar ingin, Anas (Urbaningrum) ingin, Andi (Mallarangeng) juga ingin melalui adiknya Choel. Dan, terus ada Bu Pur yang ingin juga," kata Rosa di depan majelis hakim Pengadilan Tipikor.
Baik Anas Urbaningrum dan Choel Mallarangeng sudah membantah terlibat dalam kasus Hambalang ini. Bantahan Anas, bisa dibaca di Sementara itu, bantahan Choel, klik di
Meski demikian, Rosa mengaku tak tahu Bu Pur itu mewakili siapa. Yang jelas, dia menjelaskan, Bu Pur di Hambalang itu khusus untuk pengadaannya saja.
Awalnya, Rosa melanjutkan, Nazaruddin marah-marah karena perusahaannya tidak dapat proyek pengerjaan fisik Hambalang. Padahal, Nazar sudah mengucurkan duit Rp20 miliar ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, melalui Sesmenpora yang saat itu dijabat Wafid Muharam. Perusahaan Nazaruddin hanya mendapat proyek Wisma Atlet.
Kesal, Nazaruddin memerintahkan Rosa untuk meminta Wafid mengembalikan uang Rp10 miliar. "Kata Pak Nazar: 'Bilang ke Wafid, kita tidak dapat fisik ambil alat,'" kata Rosa mengutip kata-kata Nazaruddin.
Rosa kemudian bertemu dengan Wafid. "Pak Wafid bilang: 'Mohon maaf Bu Pur sudah ke sini. Peralatan itu Bu Pur juga ingin,'" kata Rosa mengutip kata-kata Wafid.
Kepala Rumah Tangga Cikeas
Mendengar kesaksian itu, penasihat hukum terdakwa Deddy Kusdinar, Syamsul Huda, langsung mencecar Rosa soal sosok Bu Pur.
"Bu Pur itu siapa?" tanya Syamsul.
"Dia Kepala Rumah Tangga Cikeas. Lalu, saya sampaikan ke Pak Nazar, 'Pak kata dia (Wafid) ada Ibu Pur dari Cikeas pengen peralatan itu'. Pak Nazar kemudian bilang, besoknya sudah kau bereskan. Mundur saja," jawab Rosa.
Menanggapi kesaksian Rosa itu, Sekretaris Kabinet Dipo Alam meluruskan soal jabatan Bu Pur sebagai Kepala Rumah Tangga Cikeas. Selama ini, Cikeas identik dengan kediaman pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Saya pastikan jabatan Kepala Rumah Tangga di Cikeas tidak pernah ada, seperti yang dikemukakan oleh Rosa di pengadilan,” tegas Seskab Dipo Alam yang dikutip dari laman resmi Setkab, Selasa 3 Desember 2013.
Menko Polhukam, Djoko Suyanto, juga menegaskan hal senada soal Sylvia Solehah alias Bu Pur. “Dia bukan Kepala Urusan Rumah Tangga Cikeas," tegas Djoko.
Sebetulnya, Jaksa pada KPK memasukkan nama Sylvia Solehah dalam daftar saksi yang dimintai keterangan dalam sidang, Selasa kemarin. Nama Sylvia berderet dengan saksi lain untuk perkara Deddy itu, antara lain: Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, Yulianis, anggota Komisi II DPR Ignatius Mulyono, dan Widodo Wisnu Sayoko yang diduga kerabat Bu Pur.
Namun, Sylvia Solehah atau Bu Pur tidak hadir. Juru bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, Sylvia sakit.
Meski demikian, imbuhnya, KPK memang membutuhkan keterangan Sylvia Solehah. "Makanya, dia masuk dalam daftar saksi di Pengadilan Tipikor," jelas Johan.
Selain itu, Johan menambahkan, penyidik sudah pernah memeriksa Sylvia Solehah. Salah satunya pada 28 Mei 2013. "Keterangan Sylvia Solehah sudah pernah didengar terkait kasus ini. Tunggu saja keterangan dia di pengadilan," jelas Johan saat dihubungi VIVAnews.
Dalam pemeriksaan 28 Mei lalu, Sylvia Solehah hadir ditemani Widodo Wisnu Sayoko. Kala itu, Berdasarkan informasi yang dihimpun VIVAnews, Sylvia diketahui merupakan istri Purnomo, yang merupakan purnawirawan TNI, dan masih satu angkatan dengan SBY di Akademi Militer tahun 1973. Itulah mengapa dia dipanggil Bu Pur.
Kesaksian Widodo, dari Bu Pur hingga Sudi Silalahi
Dalam sidang dengan terdakwa Deddy Kusdinar itu, Jaksa juga mengonfirmasi soal Sylvia Sholeha alias Bu Pur kepada Widodo. Dia tak menampik mengenal Bu Pur. Dia mengaku pernah bertemu Bu Pur.
Namun, Widodo menyangkal pernah membahas soal Hambalang dalam pertemuan dengan Bu Pur itu. “Saya cuma berkenalan saja (dengan Bu Pur),” kata Widodo. Selain Bu Pur, Widodo menyebut nama Sudi Silalahi, Menteri Sekretaris Negara dalam sidang.
Dalam kesaksiannya, Widodo mengatakan, mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Wafid Muharam, pernah meminta bantuan kepada seorang pejabat negara berinisial SS. Namun, Widodo mengaku tidak mengetahui bantuan apa yang diminta Wafid kepada pejabat tersebut.
Widodo mengatakan hal itu sebagai jawaban atas pertanyaan salah satu penasihat hukum terdakwa Deddy Kusdinar, terkait komunikasi pesan singkat antara Wafid dan Widodo yang diduga terkait proses pembangunan fasilitas olahraga Hambalang.
“Memang pada waktu itu Pak Wafid mengirim surat ke Setneg, tapi untuk urusan apa saya tidak tahu. Dia cuma bilang, ‘Mas Wid ada akses tidak?’ Saya bilang, kalau (akses) langsung tidak ada,” kata Widodo.
Mendengar jawaban itu, penasihat hukum Deddy Kusdinar mencecar Widodo. Ia bertanya tentang pesan singkat yang didalamnya tercantum inisial SS.
“Siapa itu SS?” tanya penasihat hukum Deddy.
“Pak Sudi Silalahi,” jawab Widodo.
“Kenapa minta bantuan ke sana? Apakah itu terkait dengan pengurusan kontrak tahun jamak di Kementerian Keuangan?” tanya sang penasihat hukum lagi.
Widodo menjawab, itu tidak berhubungan dengan proyek Hambalang. “Tidak. Terus terang saja, itu sebelum ada Hambalang ini,” kata dia.
Sebelumnya,Bantahan kala itu dia tujukan kepada tudingan Nazaruddin.
"Silakan tunjukkan bukti kalau memang ada. Kalau saya merasa tidak pernah ada apa pun yang saya lakukan tentang e-KTP atau Hambalang. Saya berani jamin," Sudi menegaskan. (art)
Transaksi Grup GoTo Q1-2024 Meningkat, Kerugian Mulai Dipangkas
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mengumumkan kinerja keuangan dan operasional untuk kuartal I 2024. Nilai transaksi bruto grup tumbuh 20 persen menjadi Rp 116,5 triliun
