- VIVA.co.id
VIVA.co.id – Kemampuan Presiden Joko Widodo menjalankan pemerintahan kembali menjadi sorotan. Saling serang antar menteri yang diumbar di publik kembali menjadi pemicu. Sebut saja perseteruan antara Menko Rizal Ramli versus Menteri Sudirman Said atau saling sindir antara Menteri Desa Marwan Jafar dengan Seskab Pramono Anung.
Tak ayal, tontonan itu membuat sejumlah tokoh publik mengelus dada. Presiden Jokowi pun dibuat tak nyaman dengan akrobat politik dua pembantunya itu.
"Presiden meminta hentikan, kalau menteri diminta hentikan masih juga berdebat ya kita lihat," kata Juru Bicara Presiden Jokowi, Johan Budi Sapto Pribowo, Kamis 3 Maret 2016.
Namun, belakangan Wakil Presiden Jusuf Kalla masuk arena perdebatan dengan mengkritik Menko Rizal Ramli. Menurut Kalla, hingga kini belum ada perubahan nomenklatur Kementerian Koordinator Kemaritiman (Kemenko Maritim) menjadi Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya. Padahal di laman web resmi kementerian yang dipimpin Rizal Ramli tersebut, nomenklatur itu sudah ditulis versi barunya.
"Pokoknya tidak ada perubahan sampai sekarang. Tetap Menko Maritim. Titik. Ndak ada itu sumber daya," kata Jusuf Kalla di kantornya, Jakarta, Kamis 3 Maret 2016.
JK menyindir adanya menteri yang menambahkan sendiri nomenklatur kementeriannya. Akibatnya, nomenklatur kementerian bersangkutan tidak sesuai dengan nomenklatur yang ada dalam peraturan presiden (Perpres). Meskipun demikian, JK tak menyebutkan terang-terangan kementerian yang dimaksudkannya.
Onshore atau Offshore?
1 Februari 2016. Sebuah rapat penting digelar Presiden Jokowi bersama para menterinya. Publik memantau dan menunggu hasilnya. Sedianya, hari itu pemerintah memutuskan ihwal pengelolaan Blok Masela.
Blok Masela dengan luas area saat ini lebih kurang 4.291,35 km persegi dan terletak di Laut Arafura, Maluku, kedalaman laut 300-1.000 meter. Operator pengembangan lapangan gas alam cair itu dipegang oleh PT Inpex Masela dan Shell dengan supervisi SKK Migas.
Polemik muncul tentang metode pembangunan kilangnya, apakah offshore (di laut) atau onshore (di darat). Menteri Sudirman pro-offshore, sedangkan Menko Rizal pro-onshore. Nah, rapat kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi itu sedianya memutuskan hal itu. Namun, rapat disudahi tanpa keputusan.
"Karena masih ada perbedaan yang sangat tajam tapi hal ini sangat memperkaya Presiden di dalam mengambil keputusan. Maka Presiden memutuskan untuk tidak diputuskan hari ini," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung ketika itu.
Saling sindir juga diduga terjadi antara Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar. Pramono mengkritik pernyataan Marwan yang meminta direksi PT Garuda Indonesia sebagai BUMN untuk dievaluasi, karena membuat dia ketinggalan pesawat.
"Hari gini kok masih ada pejabat yg minta dilayani berlebihan, sudah ngga jamannya. Kalau terlambat ya ditinggal saja #Garudaku," tulis Pramono dalam akun Twitter pribadinya.
Pernyataan itu kemudian dibalas oleh Menteri Marwan, melalui akun Twitternya. "Hari gini kok baca berita masih setengah-setengah yo dibaca baik-baik beritanya. Baru komentar senengane ngono kui.”
Jokowi diuji
Sampai saat ini belum ada keputusan yang diambil Presiden Jokowi soal metode onshore atau offshore itu. Sementara itu, perbedaan pandangan antara Rizal dan Sudirman kian meruncing. Pun soal saling sindir antara Marwan dan Pramono Anung, tidak tampak penyelesaian yang jelas.
Menurut Juru Bicaranya, Jokowi akan memanggil para menteri yang terlibat saling serang sekembalinya melakukan kunjungan kerja di Sumatera.
"Ya, setelah ini (pulang dari kunjungan ke Sumatera) pasti ada (pemanggilan). Paling tidak ada rapat kabinet," kata Johan Budi, Juru Bicara Jokowi.
Jokowi bisa menyinggung masalah itu kepada para menterinya. Jokowi juga sekaligus mengevaluasi kinerja mereka. Namun, Jokowi tidak ingin substansi yang dibicarakan di dalam rapat kabinet atau rapat terbatas nanti, bocor ke publik, sehingga terjadi kegaduhan.
"Apalagi sudah mengarah pada pribadi-pribadi kan, saling serang pribadi-pribadi. Lebih kacaunya lagi sudah bawa suporter, menurut saya ya," ujar mantan jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.
Kabinet gaduh
Saling serang dan saling sindir antar menteri kabinet itu seakan menjadi makanan empuk para politisi Senayan. Tak peduli apa partainya, mereka melontarkan kritik tajam terhadap kapasitas Jokowi memimpin kabinet.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fadli Zon, menohok langsung Jokowi. Menurutnya, permasalahan utama dalam kabinet Jokowi-JK saat ini adalah kepemimpinan. "Ini nggak ada sekolahnya. Ini harus diselesaikan," ujar Fadli.
Politisi Partai Gerindra itu menilai, kelemahan kepemimpinan Jokowi terlihat dari tidak berjalannya mekanisme pemerintahan, misalnya rapat kabinet. Seharusnya, forum itu menjadi ajang anggota kabinet untuk bertukar gagasan termasuk jika harus saling berdebat.
"Pemerintah punya mekanisme rapat kabinet. Semua di bahas di sini. Menteri ini pelaksana, harusnya tinggal menjalankan hasil rapat," ujar Fadli.
Menurut Fadli, kegaduhan yang disebabkan para menteri bukan hanya membuktikan mekanisme rapat kabinet tidak efektif. Kelemahan itu akhirnya berdampak negatif pada sektor lain.
"Ini akan berdampak buruk bagi investor dan pandangan masyarakat," kata Fadli.
Senada, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyoroti klaim Johan Budi selaku juru bicara presiden bahwa Jokowi marah melihat menterinya gaduh di publik. Sikap Jokowi dia nilai tak tepat karena justru terkesan mengeluh.
"Tak seharusnya Presiden itu mengeluhkan problem intern kabinetnya di publik. Jangan membebani rakyat dengan masalah pejabat, karena rakyat sudah capek keluhan para pejabat. Presiden jangan teruskan itu," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 2 Maret 2016.
Fahri meminta, Jokowi menyelesaikan polemik antarpembantunya secara internal tanpa diumbar kepada publik. Sehingga tidak akan memancing polemik baru.
"Selesaikan saja di dalam. Presiden mau pecat menterinya itu hak prerogatif dia. Jadi jangan dijadikan itu opini publik," ujarnya menambahkan.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu meminta, Jokowi dan para menteri memberikan pesan positif kepada masyarakat dan bukan membuat kegaduhan.
"Pilihlah opini bahwa publik ini happy. Keadaan lebih baik. Jadi harusnya kalau ada masalah selesaikan di dalam. Kalau ada kabar gembira umumkan ke publik. Ini enggak. Kabar baik nggak pernah ada. Kabar buruk selalu ada."
Reshuffle jadi solusi?
Presiden Jokowi sebagaimana diungkapkan juru bicaranya, Johan Budi, masih memantau perkembangan terkait menterinya yang terlibat kegaduhan masih meneruskan polemik di publik dalam beberapa hari ini. Jika polemik masih diteruskan, maka Jokowi akan mengambil sikap tegas.
Apakah sikap tegas itu berupa pencopotan atau dengan kata lain Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet? Johan memilih jawaban normatif menanggapi pertanyaan itu. Dia mengaku tak mengetahui dengan pasti bentuk evaluasi ataupun sanksi yang dimungkinkan diberikan Presiden Jokowi nantinya.
"Bentuk evaluasinya seperti apa tentu presiden yang tahu," katanya.
Soal urusan copot-mencopot dan perombakan kabinet ditegaskannya menjadi hak penuh presiden. "Mengenai apa yang dilakukan presiden sampai pada proses penggantian, saya tidak punya kemampuan menjawab itu," kata Johan Budi.
Johan menggarisbawahi, Jokowi sudah membiasakan kultur rapat yang tak anti perbedaan pendapat. Bahkan di sidang kabinet maupun rapat terbatas perbedaan pendapat biasa diakomodasi. Sebagai contoh kata Johan soal kereta api cepat Jakarta-Bandung yang sempat menjadi pro dan kontra juga pernah didiskusikan cukup ‘panas’ dalam rapat kabinet.
