- REUTERS
VIVA.co.id – Kelompok bersenjata Filipina lagi-lagi membuat prahara. Tujuh orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang merupakan anak buah kapal (ABK) Tugboat (TB) Charles 001 dan tongkang Robby 152, diculik saat melintas di perairan Sulu, Filipina Selatan.
Kelompok Abu Sayyaf, lagi-lagi menjadi biang kerok, dan berada di balik aksi penculikan tersebut. Tercatat, dalam empat bulan terakhir, Abu Sayyaf telah membuat perkara dengan Indonesia sebanyak tiga kali dalam kasus serupa.
Terkait kasus ini, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, mengaku geram dengan aksi kelompok sempalan dari kubu MILF (Barisan Pembebasan Islam Moro) itu. Dalam sebuah keterangan pers, Retno menyatakan penyanderaan ketiga kalinya ini sudah tidak dapat ditoleransi.
Retno dengan tegas menyatakan, pemerintah Indonesia mengecam keras terulangnya penyanderaan terhadap WNI oleh kelompok bersenjata di Filipina Selatan. Jakarta, kata dia, meminta pada Manila untuk segera memastikan keamanan di wilayah perairan Filipina Selatan, sehingga tidak mengganggu kegiatan ekonomi kawasan sekitar.
Pemerintah Indonesia juga disebut bakal melakukan berbagai cara untuk segera membebaskan para sandera. Kata dia, keselamatan ketujuh WNI adalah hal yang sangat menjadi prioritas. "Kejadian ketiga kalinya ini sangat tidak dapat ditoleransi. Pemerintah akan melakukan semua cara yang memungkinkan untuk membebaskan para sandera," kata Retno.
Sementara itu, dari informasi yang diperoleh dari Kementerian Luar Negeri, penyanderaan ketiga yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf oleh WNI itu terjadi pada 20 Juni 2016. Aksi dilakukan dua kali, yakni pertama sekira pukul 11.30, dan kedua sekira 12.45.
Dari 13 ABK yang menjadi kru Charles 001 dan tongkang Robby 152, enam ABK dilepaskan dan dipersilakan membawa serta kapal untuk pulang menuju Samarinda. Sementara tujuh ABK lainnya, menjadi tawanan Abu Sayyaf.
Menurut keterangan yang disampaikan Jackried Kanselir Maluengseng, keluarga dari Edgar Lahiwu, satu dari enam ABK yang telah dibebaskan, kelompok Abu Sayyaf menuntut uang tebusan Rp20 juta ringgit atau sekira Rp59 miliar untuk pembebasan tujuh WNI ini. Mereka meminta uang tebusan dalam bentuk ringgit, lantaran Peso Filipina dianggap rendah nilainya.
Beraksi lagi, Abu Sayyaf ketagihan tebusan?
Sejauh ini memang berbagai pihak utamanya pemerintah RI menyebut jika pembebasan 14 WNI dalam penculikan pertama dan kedua murni diplomasi, dan tanpa uang tebusan. Namun, sebagian pihak lainnya juga menyampaikan, apabila pembebasan tersebut tak terlepas dari uang tebusan yang dibayarkan untuk membebaskan para sandera.
Setidaknya, hal itu pernah disampaikan Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 Republik Indonesia (RI). Di sebuah acara di Cikini, Jakarta, Mega sempat berseloroh, kalau para sandera dilepas karena uang tebusan. "Jelas saja sandera dilepas, wong dibayar kok," kata Megawati, 2 Mei 2016 lalu.
Pernyataan soal tebusan yang dibayarkan untuk membebaskan para sandera WNI dari Abu Sayyaf juga sempat disampaikan Kepala Polisi Provinsi Ulu, Inspektur Wilfredo Cayat. Seperti dikutip Philipphine Daily Inquirer, pembebasan sandera pertama, kru kapal Brahma dibebaskan berkat adanya uang tebusan yang dibayarkan pada 29 April 2016 lalu.
Uang tebusan, kata Cayat, dibayar pada Jumat 29 April 2016 oleh Patria Maritime Lines, perusahaan para pelaut tersebut bekerja. Tebusan yang dibayar sebesar US$1 juta atau setara Rp13,1 miliar (kurs Rp13.197). Namun, sumber lain menyatakan bahwa uang tebusan yang dibayar untuk membebaskan para sandera sejumlah Rp5,4 miliar.
Sementara itu, Wali Kota Jolo Filipina, Hussin Amin, mengatakan, meski menyambut pelepasan sandera Indonesia, namun dirinya tak sepakat dengan langkah pembayaran tebusan yang dilakukan untuk menebus para sandera.
Kata dia, dengan begitu, ke depan akan ada potensi besar kembali yang bisa saja dilakukan kelompok Abu Sayyaf serta kelompok bandit lainnya di kemudian hari. "Jika pembebasan besar ini datang dengan imbalan uang, mereka yang membayar mendukung Abu Sayyaf," katanya. "Uang ini akan digunakan untuk membeli lebih banyak senjata api dan akan digunakan sebagai dana mobilisasi oleh para penjahat," kata dia seperti dilansir Wall Street Journal.
Hal senada juga disampaikan Guru Besar Universitas Pertahanan Salim Said kepada tvOne. Kata dia, apabila benar pemerintah mengambil langkah pembayaran tebusan, seperti yang sempat santer disuarakan, tentu tak akan menjadi pembelajaran besar buat Indonesia.
"Sebab, Abu Sayyaf pasti akan melakukan hal yang sama lagi ke depan. Ini kan jelas pemerasan. Tetapi, memang satu jalan yang risikonya paling kecil, ya membayar tebusan, meski menawar jumlah tebusannya," kata Salim sebelum aksi penculikan kembali lagi dilakukan Abu Sayyaf terhadap tujuh WNI.
Selanjutnya>>> Alasan pemerintah Abu Sayyaf beraksi lagi...
Ogah Bayar 8 Miliar Tebus Sandera 5 WNI, Tentara Mau Gempur Abu Sayyaf
Tentara sudah identifikasi lokasi penyanderaan.
