Menertibkan Kemang agar Tak Lagi Tergenang
- @TMCPoldaMetro
Rencananya, Dinas Tata Air mendapat tambahan anggaran hingga Rp1,5 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2016, khusus untuk pembebasan lahan. Namun, anggaran itu tidak dikhususkan untuk pembebasan lahan di lokasi tertentu. "Anggarannya (Rp1,5 triliun) gelondongan. (Penggunaannya) tinggal lihat prioritas saja," ujar Teguh.
![]()
Sejumlah warga tak keberatan Pemprov DKI melakukan pelebaran Kali Krukut. Cici (39), warga RT 04/ 06, Cipete Utara, misalnya. "Boleh-boleh disuruh pindah, asal sesuai harga saja pemerintah memberikan uang pengganti. Misalnya, satu meter lima juta atau satu meter sepuluh juta," katanya.
Setali tiga uang. Nana (42), warga yang tinggal di samping bantaran Kali Krukut itu juga setuju dengan pelebaran sungai. "Asalkan untuk pelebaran kali 10 meter bagian kanan dan 10 meter kiri. Jadi harus adil dong," kata Nana.
Urusan menggusur hunian di bantaran kali untuk normalisasi sungai pernah dilakukan Pemprov DKI. Agustus 2015 misalnya, DKI menggusur hunian liar di Kampung Pulo, Jakarta Timur. Penertiban untuk normalisasi Sungai Ciliwung itu dilakukan agar kawasan tersebut tak selalu terendam banjir. Warga di sana lantas dipindahkan ke rumah susun Jatinegara Barat.
Soal menggusur hunian di pinggir kali, anggota DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman mengkritik Ahok. Dia menilai, Ahok hanya berani menggusur rakyat kecil, namun terkesan tak berani menyentuh kawasan elite Kemang yang berada di bantaran Kali Krukut. "Jadi Pak Ahok jangan cuma menggusur rakyat kecil, berani tidak menertibkan bangunan di sepanjang Kali Krukut itu," ujar Prabowo kepada VIVA.co.id, Selasa, 30 Agustus 2016.
Menurutnya, wilayah Kemang dan sekitarnya merupakan daerah resapan air. Namun, wilayah yang dikenal kawasan ekspatriat itu justru telah dipenuhi oleh bangunan baik hunian maupun komersial. Sejumlah bangunan pun berdiri di bantaran sungai.
Politikus Gerindra ini meminta agar Pemprov DKI mengembalikan fungsi wilayah itu sebagai daerah hijau dan resapan air. Bukan hanya itu. Dia pun meminta Pemprov DKI mengevaluasi izin bangunan yang ada. "Pak Ahok jangan bicara saja, segera normalisasi Kali Krukut," ujar dia.
(ren)