- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id – Helikopter AgustaWestland 101 sudah sepekan di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Heli berkelir loreng hijau khas TNI itu terparkir di Skuadron Teknik 021. Dijaga petugas, dikelilingi garis polisi "dilarang melintas". Heli menengah buatan negeri Ratu Elizabeth ini belum digunakan, karena dalam proses investigasi.
Sebab, siapa yang mendatangkan heli ini, masih misterius, sehingga muncul polemik. Baik panglima TNI maupun menteri pertahanan, sama-sama tidak merasa memesan.
Padahal, dalam rapat kabinet 2015, Presiden Joko Widodo sudah meminta untuk membatalkan pembelian Helikopter AW 101, karena harganya yang dinilai mahal.
Helikopter Agusta Westland (AW) 101 terparkir dengan dipasangi garis polisi di Hanggar Skadron Teknik 021 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis, 9 Februari 2017. (Foto: VIVA.co.id/Widodo S. Jusuf/Pool)
Helikopter Agusta Westland (AW) 101 terparkir dengan dipasangi garis polisi di Hanggar Skadron Teknik 021 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis, 9 Februari 2017. (Foto: VIVA.co.id/Widodo S. Jusuf/Pool)
Berawal dari Curhat Panglima
Polemik ini terkuak dalam rapat kerja antara menteri pertahanan, panglima TNI, dan Komisi I DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 6 Februari 2017.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan tidak pernah memesan Helikopter AW 101 itu. Dia juga tidak tahu proses pengadaan helikopter buatan Inggris itu sampai tiba di Tanah Air.
Di hadapan para anggota Dewan, Jenderal Gatot kemudian mencurahkan unek-uneknya. Dia menyinggung soal Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara. Dengan adanya permenhan itu, Gatot merasa kewenangan panglima TNI dipangkas.
Sebagai Panglima TNI, Gatot menyatakan tidak bisa mengatur berapa anggaran TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Menurut dia, semua anggaran TNI langsung di bawah tanggung jawab Kementerian Pertahanan, tidak melalui panglima TNI.
"Panglima sulit bertanggung jawab dalam pengendalian terhadap tujuan sasaran penggunaan anggaran TNI, termasuk angkatan," kata Gatot.
Dia merasa, sebelum ada Permenhan No 28 Tahun 2015, mekanisme pengadaan alat utama sistem persenjataan berjalan baik, sistematis, dan ketat. Namun, kewenangannya sebagai panglima terkikis setelah ada permenhan itu.
Mantan kepala staf TNI AD itu tak menampik bahwa TNI memang berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan, sebagaimana Pasal 3 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Namun demikian, bukan berarti TNI bagian dari unit operasional Kemenhan.
TNI, lanjut dia, terdiri atas tiga matra yakni, Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, semua matra TNI ada di bawah pimpinan panglima TNI.
Gatot mengatakan, seharusnya dia membuka persoalan ini sejak 2015. Tapi, baru kali ini dia bisa sampaikan.
"Tapi, berkaitan dengan saya, saya buka ini untuk menyiapkan adik-adik saya. Karena saya mungkin besok bisa diganti, paling lambat Maret saya harus diganti. Kalau ini terjadi terus, maka kewenangan di bawah panglima TNI tidak ada," ujar Gatot.
Mendengar keluhan panglima, Anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon, lantas meminta penjelasan Menhan Ryamizard Ryacudu. Namun, Ryamizard meminta agar penjelasannya disampaikan secara tertutup, tanpa diliput media.
"Kalau tertutup, bisa buka-bukaan," kata Ryamizard. Para wartawan pun diminta untuk keluar dari ruang rapat.
Pakai Baret Merah, Momen Prabowo Subianto Hadiri HUT ke-72 Kopassus
Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-72 Komando Pasukan Khusus, Kopassus, di Lapangan Mako Kopassus, Cijantung
