Menyoal Efektivitas Unit Pembinaan Pancasila
- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
Apakah lembaga itu nantinya akan digunakan untuk memetakkan mana saja organisasi yang anti Pancasila misalnya seperti Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI?
"Belum sampai ke sana, ini kan baru di awal-awal saja," jawab Yudi.
Namun, Yudi juga meminta masyarakat tidak terlalu banyak berharap pada unit ini. Mengingat, kewenangan dari unit ini terbatas.
Menurut Yudi, unit kerja yang ia pimpin ini lebih kepada fungsi koordinasi. Terutama untuk melakukan pengendalian dan pembenahan pada sisi pengajaran Pancasila di sekolah-sekolah.
Dengan harapan yang besar itu, lanjut Yudi, jalan keluar terbaik adalah melakukan pemberdayaan komunitas-komunitas dan kembali pada semangat Pancasila serta gotong royong.
Ia berharap, meski unit kerja ini dibentuk dalam upaya membumikan Pancasila, tetapi perlu semua pihak ikut serta. Baik itu rohaniawan, budayawan, para tetua adat, sineas, maupun jurnalis.
Yudi mengatakan, Unit Kerja Presiden Pembinaan Pancasila ini akan berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kemendikbud maupun Kemenristek Dikti.
"Kami hanya bisa membantu supaya pelajaran Pancasila menjadi bahan ajar, sistem delivery, metodologinya itu harus lebih berbobot, menarik, lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat," kata dia.
Selanjutnya, Beda dengan Zaman Orba
Beda dengan Zaman Orba
Bila dilihat dari sejarah, sebuah badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah untuk wadah pendidikan dan pembinaan Pancasila memang bukan baru kali ini saja. Saat Orde Baru berkuasa, sempat dibentuk badan untuk menanamkan ideologi Pancasila yaitu Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7).
Yudi pun menjelaskan perbedaan UKP PIP dengan lembaga milik Orba tersebut.
"Jadi, kalau BP7, orientasinya lebih penataran-penataran. Kalau sekarang, sebenarnya dimensi horizonnya lebih luas, walaupun sekarang strukturnya lebih ringkas," kata Yudi.
Yudi mengemukakan, BP7 menggunakan lembaga-lembaga di bawahnya untuk melaksanakan tugas. Sementara itu, UKP PIP hanya mengoordinasi lembaga-lembaga tersebut. Tidak mengambil kewenangan lembaga lain.
Program Pancasila yang dijalankan oleh lembaga-lembaga tidak keluar dari jalur. Tidak hanya tampak di permukaan, tapi benar-benar meresap.
"Jadi, UKP ini semacam kitchen-nya, dapurnya. Tapi, delivery-nya nanti melalui lembaga-lembaga yang ada," ujar cendekiawan Muslim itu.
