Menyoal Efektivitas Unit Pembinaan Pancasila
- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
Salah satu contohnya adalah program sosialisasi empat pilar di MPR. UKP Pembinaan Pancasila akan ikut meramu seperti apa sosialisasi yang efektif.
Upaya ini agar anggaran yang dikeluarkan tidak terbuang sia-sia. Selain itu, menyasar kader-kader partai yang ada di parlemen.
"Sementara di Kemendagri fokus menyasar birokrasi itu sendiri. Jadi kita lebih koordinasikan agar memastikan program-program fokus dan nanti kita bantu bahan-bahan ajarnya," kata Yudi.
Sementara itu, Dewan Pengarah UKP PIP, Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafii, mengatakan tugas lembaga itu tak mudah. Salah satu tugas berat yaitu upaya merebut kepercayaan masyarakat.
"Ini berat ya. Bagaimana merebut kepercayaan publik kembali kepada lembaga ini," kata Buya Syafii, di Istana Negara, Jakarta, Rabu 7 Juni 2017.
Dia menjelaskan, sejak awal kemerdekaan hingga era Orde Baru, belum ada yang berhasil dengan lembaga terkait pembinaan Pancasila.
"Dulu zaman Bung Karno ada namanya indoktrinasi tentang Tubapi (Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi), gagal. Kemudian P4 gagal. Ini yang ketiga ini," ujar Buya.
Menurut dia, berkaca dari dua kali penanaman indoktrinasi Pancasila baik era Bung Karno maupun Soeharto, diharapkan agar tak bernasib seperti itu. Buya ingin di era Jokowi ini bisa berhasil.
"Ini harus berhasil. Kalau tidak berhasil menurut saya kasihan negara ini," tuturnya.
Buya menyoroti masalah keadilan, yang hingga kini masih terjadi ketimpangan. Namun, ia belum tahu pasti, seperti apa yang diinginkan Presiden dan bagaimana pandangan para dewan pengarah lainnya agar UKP Pancasila ini tidak gagal.
"Nanti kita bicara dulu. Diskusi dulu, berkelahi dulu gitu lho," katanya.
Pembentukan UKP Pancasila itu segera menimbulkan reaksi di kalangan elite politik dan juga masyarakat lainnya. Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Sukamta berharap kebijakan itu bisa berjalan efektif.
"Semoga unit ini bisa menginspirasi anak-anak bangsa untuk lebih berkomitmen kepada Pancasila dan mendorong implementasinya di dalam pemerintahan, bukan hanya di masyarakat," kata Sukamta di Jakarta, Rabu 7 Juni 2017.
Selain itu, anggota Komisi I DPR ini berharap, unit itu bisa mengambil pelajaran di masa lalu. Khususnya supaya tidak mengulang kejadian di zaman Orde Baru.
