Menyoal Efektivitas Unit Pembinaan Pancasila

Presiden Jokowi lantik Dewan Pengarah dan Kepala UKP-PIP, Rabu, 7 Juni 2017.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

"Pokoknya loyalitas, tapi tidak menghalangi kritisisme. Oleh karena itu, saya sudah tahu, dan atas kesepakatan saya untuk tidak dimasukkan ke jajaran sembilan (Dewan Pengarah)," kata Din di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu 7 Juni 2017.

img_title Sentra Layanan Mikro di Jakarta Bakal Diperluas, Pedagang Kecil Jadi Sasaran Utama

Atas sikap itulah, untuk sementara Din tidak menerima dulu tawaran menjadi Dewan Pengarah UKP PIP. Din menceritakan, sejak ditawarkan posisi tersebut sejak Januari lalu oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dia mengatakan mendukung adanya badan tersendiri yang dapat mengimplementasi ideologi Pancasila di masyarakat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Lembaga ini penting, Pancasila jangan hanya di kata-kata tapi di perbuatan. Masalah bangsa selama ini, hiruk-pikuk dan karut-marut, karena bangsa ini meninggalkan Pancasila," ujarnya.

img_title KPK Ungkap Dugaan Korupsi Cukai Djarum, Potensi Kerugian Negara Capai Triliunan Rupiah

Selanjutnya, Keberadaan Megawati

Keberadaan Megawati

img_title Hashim Bongkar Potensi Rp1.500 Triliun yang Bisa Masuk Kas Negara, Selama Ini ke Mana?

Kontroversi lain dari lembaga itu juga ada pada diri Megawati Soekarnoputri. Meskipun pernah menjabat sebagai Presiden, Mega merupakan ketua umum PDIP.

Saat menjadi Presiden, kebijakan putri Presiden RI pertama, Soekarno, itu juga menuai pro dan kontra. Misalnya penjualan aset negara dan BUMN seperti PT Indosat Tbk dengan alasan pelunasan utang. Kemudian, soal penerbitan Surat Keterangan Lunas kepada para obligor penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mudjahid, mengomentari keterlibatan Megawati dalam UKP PIP. Menurutnya, posisi tersebut tidak tepat diisi seorang ketua umum partai politik.

"Idealnya unit ini diisi oleh ideolog-ideolog Pancasila, negarawan, guru-guru bangsa yang paham Pancasila, tapi tidak terlibat dalam politik praktis seperti ketua partai," kata Sodik kepada VIVA.co.id, Rabu, 7 Juni 2017.

Ia mengkhawatirkan ketika posisi dalam unit tersebut diisi jabatan politis, akan muncul subjektivitas. Apalagi ketika badan ini juga terlibat dalam aksi edukasi dan sosialisasi Pancasila.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Khawatir ada subjektivitas, terutama jika badan ini bukan hanya merumuskan nilai-nilai Pancasila, tapi juga nanti melakukan aksi-aksi edukasi dan sosialisasi Pancasila pada seluruh lapisan dan golongan rakyat Indonesia," kata Sodik.

Meski begitu, ia tetap memandang unit tersebut penting kehadirannya. Sebab, sejak dahulu dan sekarang terasa lagi bahwa nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut