Menyoal Sekolah 8 Jam Sehari Selama 5 Hari
- VivaNews/ Nurcholis Lubis
Kelima, apakah pemerintah telah menyiapkan programnya secara detail. Seperti, asupan gizinya untuk para murid, siapa yang tanggung jawab.
"Jangan sampai, karena tidak jelas isinya, nanti anak-anak bermain-main saja," katanya.
Keenam, aspek guru, bagaimana guru melakukan tugas-tugas keluar. Dia menegaskan bahwa standar operasional prosedur, atau SOP harus jelas.
"Apa program guru, sekolah, orangtua murid," katanya.
Unifah juga menyarankan, agar pemerintah menyusun semacam buku panduan, atau guideline. Alasannya, keunikan di daerah beda-beda. "Jangan menganggap, semua sama," lanjutnya.
Selain itu, persoalan infrastruktur. Dia berpendapat, program itu harus didiskusikn dengan pemerintah daerah terlebih dahulu, tidak bisa langsung jalan.
"Sanggupnya seperti apa? Apakah bertahap? Yang penting, jangan menyeragamkan," tegas dia.
Namun, dalam konteks kebijakan itu, Unifah mengemukakan bahwa dirinya tidak dalam posisi setuju, atau tidak setuju. Dia hanya menginginkan, agar pemerintah menyiapkan setiap program secara matang, supaya tidak menimbulkan persoalan dan justru berdampak negatif.
Meskipun demikian, dia mengaku pihaknya tidak diajak diskusi dalam merumuskan kebijakan tersebut.
"Hampir tidak pernah ngajak ngomong dengan PGRI. Kalau di daerah, justru diajak bicara. Kalau pusat agak lain, mungkin merasa ini pusat," kritiknya.
Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menuturkan bahwa kebijakan tersebut bukan merupakan kebijakan Mendikbud. Dia meluruskan, kebijakan itu adalah kebijakan presiden, dan sudah diatur dalam sebuah peraturan presiden tentang sekolah lima hari.
"Delapan jam selama sekolah itu tidak semuanya jam belajar mengajar, tetapi kegiatan-kegiatan yang terstruktur. Misalnya berupa pembinaan karakter, Pramuka, atau kegiatan-kegiatan lain seperti pengembangan bakat minat. Tidak belajar mengajar saja," kata Mu'ti, saat dihubungi VIVA.co.id.
Mu'ti mengatakan, konsekuensi dari kebijakan itu lebih kepada sarana dan prasarana sekolah, serta kemampuan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan di luar kurikulum yang sifatnya non struktur.
"Sekolah-sekolah tertentu itu bukan hal yang baru. Lima hari dalam satu minggu, dan itu tidak masalah, berjalan dengan baik. Tinggal bagaimana kesiapan dari sekolah itu saja," kata Mu'ti lagi.
Mu'ti mengemukakan, nilai plus dari kebijakan itu adalah para siswa itu sebagian besar berada di sekolah. Dengan demikian, mereka akan terbina dengan baik.
