Pemerataan Pendidikan, Antara Harapan dan Kenyataan
- VIVA.co.id/ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
FOTO: Calon siswa beserta wali murid antre pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP melalui sistem zonasi di SMPN 2 Tulungagung, Tulungagung, Jawa Timur, Senin (12/6/2017).
Keluhan itu jelas bukan satu-satunya. Ini menjadi masalah seragam bagi seluruh orangtua yang terpatok paradigma lama bahwa prestasi anak akan menentukan sekolah yang baik.
Hasil ujian yang dulu diperjuangkan mati-matian oleh anak mereka kini bak sia-sia bagi para orang tua ini. Harapan bahwa mendapat sekolah bergengsi kini buyar sudah.
Suka tidak suka, para orangtua kini harus menerima kenyataan bahwa tak ada lagi sekolah favorit. Alhasil PPDB pun ricuh di mana-mana. Konsepsi yang mengakar di kepala orangtua siswa menjadi akar masalah utama.
Dalih mereka pun sama bahwa zonasi telah membuat percuma perjuangan anak mereka untuk mendapatkan hasil ujian yang maksimal. "Sistem zonasi enggak akan membuat anak didik termotivasi untuk belajar lebih giat agar dapat NEM tinggi," tulis pengguna sosial lainnya, Tanti.
Sengkarut Masalah
Suka atau tidak, PPDB tahun ini terlanjur membuat sejumlah orang menggerutu. Baik masalah zonasi wilayah yang membuat kelimpungan, akses internet yang digagas lewat pendaftaran online atau dalam jaringan juga bermasalah.
Bagaimana tidak, meski dikonsepkan lewat online dengan tujuan mulia agar semua proses transparan dan tidak merepotkan dalam hal antrean.
Ternyata faktanya tidak begitu. Tak seluruh sekolah akhirnya menjalankan sistem online. Bahkan di Jawa Barat misalnya, akses laman PPDB mereka sangat sulit diakses hingga tanggal 10 Juli 2017 atau di hari terakhir pendaftaran online.
Alhasil orangtua dan siswa pun ketar-ketir menanti kejelasan nasib sekolah mereka. Sengkarut masalah ini pun diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
FOTO: Laman resmi PPDB Jawa Barat yang tak bisa diakses
Catatan Inspektorat Kemendikbud total aduan mengenai PPDB 2017 bahkan mencapai 240,30 persen. "(Paling) Banyak ditemukan di Jawa Barat," ujar Irjen Inspektorat Kemendikbud Daryanto.
Irjen Daryanto: Jumlah Pengaduan PPDB 240, 30% diantaranya banyak ditemukan di Jawa Barat
— Itjen Kemendikbud (@Itjen_Kemdikbud) 10 Juli 2017
Dan dari laporan itu, yang paling banyak dikeluhkan adalah sistem yang bermasalah. Di mana orangtua dan siswa kesulitan mengakses laman yang akan dituju untuk mendaftar PPDB.
