Pemerataan Pendidikan, Antara Harapan dan Kenyataan
- VIVA.co.id/ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
Bahkan, saking paniknya para orangtua, mereka pun nekat menggeruduk Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat. Mereka mendesak agar dinas menjamin anak mereka bisa diterima.
"Setelah didesak, dinasnya janji akan buat surat tertulis," ujar seorang wali murid yang mengaku nama anaknya justru tidak muncul meski telah melampaui Passing Grade yang ditetapkan sekolah.
Di Kabupaten Tangerang, pemerintah setempat bahkan telah berencana akan menyurati Kemendikbud terkait polemik PPDB. Mereka berharap agar Kemendikbud dapat merespons keluhan mereka.
"Saya telah menyurati Kemendikbud terkait aturan ini, kita minta aturan ini ditinjau ulang dan kembali seperti yang dulu yakni, penerimaan sesuai dengan nilai bukan zonasi," ujar Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Senin, 10 Juli 2017.
Apa pun itu, kebijakan mekanisme PDB yang belum seumur jagung ini memang telanjur menjadi polemik. Di luar tujuan mulianya untuk pemerataan pendidikan, faktanya ketakutan orangtua soal anaknya memang cukup beralasan.
FOTO: Potret kemiskinan di Indonesia
Bagaimana tidak, saat ini tidak seluruh sekolah di Indonesia memiliki infrastruktur dan kualitas tenaga pengajar yang merata. Sehingga harapan meratanya pendidikan hanya menjawab soal akses mereka yang tidak mampu dalam segi ekonomi.
Namun belum tentu menjawab pemerataan kualitas, selama sekolahnya juga masih dalam kondisi memprihatinkan dan buruknya kualitas guru yang disediakan.
Benar adanya zonasi menghilangkan dikotomi sekolah eksklusif yang kini sudah mengakar di mata masyarakat. Namun tak adil juga membiarkan pelajar yang berprestasi justru tenggelam di kubangan sekolah.
Tinggal pertanyaannya sampai kapan kita menunggu pemerintah menyamaratakan kualitas sekolah di Indonesia? (one)
Kemendikbud Dipecah Tiga, Prabowo Tunjuk Abdul Muti, Prof Satryo hingga Fadli Zon jadi Menterinya
Nomenklatur Kemendikbud Ristek dipecah Presiden Prabowo Subianto jadi tiga kementerian.
