Menguak Aksi Ilegal Produsen Si Maknyuss
- ANTARA FOTO/Risky Andrianto
"Ini mencurigakan. Ada apa dengan perbedaan kandungan nilai gizi itu? Sekadar memainkan mutu beras? Persoalan bisnis semata? Atau merupakan usaha sejenis melemahkan bangsa ini di kemudian hari," kata Komjen Ari.
Sejauh ini, polisi sudah memeriksa 15 orang saksi berkaitan penggerebekan gudang beras milik PT IBU di Kabupaten Bekasi. Seluruh saksi merupakan pegawai di gudang beras tersebut, termasuk pemilik perusahaan juga sudah dimintai keterangan.
"Hari ini sebenarnya ada 9 saksi lagi yang akan diperiksa. Dari sembilan, satu orang sedang berlangsung pelaksanaannya. Yang delapan minta dilakukan penundaan. Disampaikan sampai hari Kamis," kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin 24 Juli 2017.
Lebih jauh, izin perusahaan akan dicabut oleh Kementerian Perdagangan. Pasalnya, setiap aksinya pabrik itu selalu membeli padi kepada petani dengan harga sedikit lebih tinggi dari harga pasaran.
Tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kooperatif
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), selaku induk usaha dari PT Indo Beras Unggul (IBU) menyatakan pihaknya akan sangat kooperatif dan transparan kepada semua pihak yang berwenang.
"Saat ini sedang melakukan koordinasi secara internal dan eksternal untuk melakukan verifikasi semua fakta," kata Direktur PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, Jo Tjong Seng dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin 24 Juli 2017.
Dia menjelaskan, pihaknya berpegang teguh pada kualitas dan produk-produk yang dihasilkan berkomitmen penuh kepada para pelanggan dan selalu menaati ketentuan hukum yang berlaku.
"Visi kami adalah menjadi perusahaan berwawasan nasional yang berperan serta dalam membangun Indonesia dan berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," terangnya.
Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, lanjut dia, PT IBU selalu berpedoman kepada beberapa hal. Pertama, PT IBU membeli gabah dari petani dan beras dari mitra penggilingan lokal.
Ia juga membantah bahwa pihaknya membeli atau menggunakan beras subsidi yang ditujukan untuk program beras sejahtera (Rastra) Bulog, bantuan bencana atau bentuk lainnya dalam menghasilkan beras kemasan berlabel.
