Membaca Proyek 'Perang' di Tanah Papua
- VIVA.co.id/Banjir Ambarita
VIVA – "Mulai sekarang kami nyatakan perang revolusi total dari Sorong hingga Merauke," ujar Puron Wenda pada akhir Mei 2015. Pimpinan Organisasi Papua Merdeka di Kabupaten Lanny Jaya ini mengklaim telah mengkonsolidasikan seluruh anggotanya yang terpencar di beberapa wilayah.
Mimpinya cuma satu, yakni menjadikan Papua negara berdaulat. Seperti yang telah digariskan sejak 1965, ketika OPM digagas pertama kali. Sekaligus sebagai tindak lanjut dari ide Belanda yang sempat tertunda kala itu, yakni membentuk negara Papua Barat.
Dengan dibumbui praktik penindasan militer dan ketimpangan serta kemiskinan yang menekuk Papua berpuluh tahun, akhirnya semangat keluar dari Indonesia makin mengkristal.
Ya, singkatnya konflik di Papua itu bukan barang baru. Ia meruyak bak kudis gatal, semakin digaruk semakin banyak. Hanya saja memang, ada yang terlihat terbuka dan ada yang bersembunyi di sela-sela.
Proyek 'Perang'
Berpuluh tahun, jejak 'pembantaian' para warga Papua meninggalkan kisah kelam di Tanah Air. Serangkaian aksi militer serta kekerasan dengan 'dalih' mempertahankan Papua sebagai satu kesatuan Indonesia menjadi alasan di atas segalanya.
Karena itu, seumur itu juga konflik Papua bertahan dan meninggalkan 'dendam' kesumat di setiap orang Papua. Beberapa kali ganti presiden pun tak memberi angin baik untuk orang di Papua.
Hingga setidaknya di era Presiden Joko Widodo, sebuah harapan baru mulai muncul. Lewat proyek Kawasan Timur Indonesia (KTI), Jokowi mencoba mengkatrol kemerataan di Papua dengan pulau lain di Indonesia yang sudah melompat jauh.
Jalan, jembatan, pembangkit listrik, kebijakan BBM satu harga, kereta api, pasar, bandara dan lain sebagainya digelontorkan untuk Papua. Efeknya pun mulai terasa perlahan. Setidaknya laporan Badan Pusat Statistik (2015), peningkatan ekonomi di Papua meningkat hingga 8 persen.
"Ini kan kaya telur sama ayam, dibangun dulu jalannya terus ekonomi tumbuh atau kita tunggu ekonomi tumbuh baru dibangun jalan," kata Jokowi, Jumat, 17 November 2017.
Namun demikian, di balik angin sejuk itu. Apa yang menjadi mimpi Jokowi untuk Papua tetap tak lepas dari kritik. Utamanya soal penyelesaian pelanggaran HAM masa silam.
