- VIVA.co.id/ Putra Nasution (Medan)
VIVA – Prahara yang mengguncang Partai Demokrat masih menjadi pemberitaan yang menarik pembaca VIVA. Kali ini, pemberitaan mengenai empat pendiri Partai Demokrat membelot dari kubu Moeldoko, Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Sumatera Utara menjadi berita terpopuler.
Kemudian berita terpopuler lainnya masih mengenai Partai berlambang mercy tersebut. Menurut pengamat politik, Partai Demokrat kubu Moeldoko kemungkinan bisa disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Selanjutnya, Ketua DPC Partai Demokrat Sleman dan Bantul dipecat lantaran mengikuti KLB di Sibolangit. Pemberitaan lainnya masih seputar Partai Demokrat yakni pernyataan Gubernur Sumatera Utara yang mengaku kecolongan dan menyatakan KLB Demokrat di Sibolangit adalah kegiatan yang tidak sah.
Berikut lima berita terpopuler VIVA.co.id kanal News and Trending sepanjang Rabu, 10 Maret 2021 yang terangkum dalam round up:
1. Empat Pendiri Demokrat Membelot dari Kubu Moeldoko
Salah satu Panitia Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat Deli Serdang, Ilal Ferhard mengungkapkan adanya sejumlah pendiri partai yang berubah haluan. Sejumlah tokoh yang awalnya mendukung pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) namun memudian mereka beralih mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menurut Ilal, setidaknya ada empat nama yang membelot ke kubu AHY. Mereka adalah Bahaudin Tonti, Joko Suwanda, Ganne H.Notowijoyo, dan Eddy Suryantono.
Baca selengkapnya di sini
2. Demokrat Kubu Moeldoko Kemungkinan Bisa Disahkan, Begini Analisisnya
Babak baru kisruh Demokrat berlanjut setelah kubu Moeldoko mendaftarkan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumut ke Kementerian Hukum dan HAM. Peluang kubu Moeldoko disahkan Menkumham Yasonna Laoly dinilai ada.
Pengamat dari Indonesian Public Institute (IPI), Miartiko Gea menganalisa, pendaftaran kubu Moeldoko punya kemungkinan peluang untuk disahkan sebagai pengurus yang sah oleh Kemenkumham. Menurutnya, ada beberapa hal yang bisa jadi faktor pertimbangan.
Baca selengkapnya di sini
3. Membelot ke Moeldoko Cs, Ketua DPC Demokrat Bantul dan Sleman Dipecat
Pengurus Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi memecat dua Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) karena menghadiri Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dua Ketua DPC yang dipecat adalah Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bantul dan Ketua DPC Demokrat Kabupaten Sleman.
Ketua DPD Demokrat DIY, Heri Sebayang menegaskan pemecatan terhadap dua Ketua DPC ini sudah diberlakukan. Heri menyebut kedua Ketua DPC ini membelot karena hadir di KLB Sibolangit.
Baca selengkapnya di sini
4. Jansen ke Jubir Demokrat Moeldoko: Kalian Ambil Ketua DPD dari Mana?
Prahara Partai Demokrat terus memanas usai perhelatan Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dua kubu yang terlibat konflik saling mengklaim kebenaran versinya masing-masing.
Demikian dibahas dalam Apa Kabar Indonesia Malam tvOne. Dalam diskusi ini hadir Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Jansen Sitindaon, Juru Bicara Demokrat versi KLB Sibolangit Muhammad Rahmad. Selain itu, ada pengamat politik Hendri Satrio dan pakar hukum tata negara Refly Harun.
Salah satu sesi diwarnai debat sengit antara Jansen dengan Rahmat. Hal ini diawali dengan penjelasan Rahmad yang menyebut Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang ditetapkan Kongres V Demokrat pada Maret 2020 itu abal-abal.
Baca selengkapnya di sini
5. Kecolongan, Gubernur Edy: KLB Demokrat Sibolangit Kegiatan Tak Sah
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengungkapkan kekesalannya terkait pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, yang berlangsung di ?Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Karena, tidak mengontangi izin dan mengundang kerumunan di tengah pandemi COVID-19.
"Tidak ada KLB, Sumatera Utara jangan dijadikan ajang kegiatan yang tidak sah," ungkap Edy kepada wartawan di Medan, Selasa 9 Maret 2021.
Edy menjelaskan pelaksanaan KLB itu ada mekanismenya. Apa lagi, mantan Ketua Umum PSSI itu, tidak menerima informasi ada kegiatan yang membuat kerumuman massa tersebut.
Baca selengkapnya di sini
