DPD RI Soal Pinjol: Pemerintah Perlu Siapkan Sistem Keuangan Khusus
- DPD RI
VIVA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) Sultan B Najamudin menyoroti isu Pinjaman Online (pinjol) yang ramai dibicarakan Publik dengan mendorong pemerintah agar menyiapkan sistem keuangan mikro yang khusus menata dan mengatur lalu lintas transaksi keuangan pinjol yang kini mencapai Rp 260 Triliun.
"68 juta merupakan market share yang sangat fenomenal untuk lembaga keuangan mikro virtual seperti pinjol. Distrupsi capital ini harus dimaknai sebagai mekanisme keuangan kontemporer yang harus ditata dan dikontrol oleh negara secara detail," ungkap Sultan melalui pesan singkat pada Sabtu (16/10).
Menurutnya, di tengah situasi ekonomi nasional yang masih tetatih akibat pandemi Covid-19, pinjol menjadi tempat pelarian masyarakat yang sedang terdesak oleh kebutuhan hidupnya. Bisa jadi, tanpa kita sadari pinjol telah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional selama ini.
"Namun, sayangnya potensi pasar keuangan mikro yang besar ini ternyata banyak dikotori oleh motif lembaga pinjol yang serakah dan seringkali mendestruksi psikologi sosial masyarakat, dengan interest yang tinggi dan pola teror penagihan utang yang bahkan bisa menyebabkan peminjam bunuh diri," keluhnya.
Tentu ini sangat tragis dan memprihatinkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi Pemerintah melalui BI, OJK dan kementerian terkait untuk segera mengakomodir kepentingan lembaga-lembaga keuangan mikro virtual tersebut dengan payung hukum dan seperangkat sistem keuangan yang lebih ramah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sulit rasanya menertibkan aktivitas ekonomi virtual yang sudah kadung menjamur di tengah masyarakat dengan pendekatan penegakan hukum dalam jangka panjang, karena semuanya dilangsungkan atas sukarela masyarakat.
"Sebagian besar masyarakat memanfaatkan utang pinjol digunakan untuk konsumsi. Ini menjadi oto-kritik bagi kita sebagai bangsa, bahwa lemahnya literasi masyarakat dan rendahnya inklusi keuangan lembaga keuangan signifikan mempengaruhi perilaku keuangan masyarakat," tutup Sultan.
BI Catat Modal Asing Kabur dari RI Pekan Keempat April Capai Rp 2,47 Triliun
BI menegaskan, terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan.
