Eko Purnomo: Kementerian BUMN Harus Lebih Fokus Gerakkan Unit Usaha Guna Dukung Pembangunan
- Istimewa
VIVA – Anggota Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk lebih fokus dalam menggerakkan unit usahanya untuk mendukung pembangunan yang sedang gencar dilakukan pemerintah. Terutama, dalam memberikan manfaat yang maksimal dari satu pembangunan bagi masyarakat.
Begitu dikatakan anggota Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo atau karib dikenal Eko Patrio, dalam Sosialisasi Semen Indonesia (SIG) bertema "Membangun Indonesia Berkelanjutan yang Aman dan Ramah Lingkungan", yang digelar di Graha Komando, Jatinegara, Jakarta Timur.
"Mitra pemerintah saya di Komisi VI itu salah satunya adalah Kementerian BUMN. Saya juga punya keseriusan agar bisa mendorong BUMN dapat menjadi lebih baik dan bisa berdampak positif bagi masyarakat di Indonesia," ujar Eko Patrio dalam keterangan tertulis, Kamis (20/4).
Saat ini, kata Eko, masyarakat sedang merasakan banyak sekali pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah. Mulai dari jalan tol, bandara hingga pelabuhan.
"Tentunya ini semua berdiri dan berhasil dikerjakan salah satunya adalah karena peran dari BUMN, seperti Semen Indonesia,” katanya.
Politisi Fraksi PAN ini mengatakan, pembangunan infrastruktur yang dicita-citakan pemerintah, tidak hanya soal konstruksi. Namun juga seberapa ideal sebuah konstruksi dapat bertahan dan bernilai tinggi dalam jangka panjang.
Terutama. dalam kondisi dunia yang tengah berjuang mempertahankan keberlanjutan planet yang ditinggali karena dampak pemanasan global. Sebagai BUMN, Semen Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mencari solusi.
"Yakni dengan menggabungkan kapabilitas teknologi, pengalaman, dan wawasan bertaraf internasional, dalam membantu SIG menghadirkan sederet produk dan solusi untuk pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan," pungkasnya.
Komisi III DPR Bicara Kriteria Pansel Capim KPK
Komisi III DPR RI berharap figur-figur yang menjadi pansel capim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah mereka yang mafhum permasalahan pemberantasan korupsi.
