Bea Cukai Gelontorkan Fasilitas Kepabeanan untuk Proyek Migas Forel-Baronang
- Bea Cukai
VIVA – Dalam upaya pemenuhan target lifting minyak dan gas (migas) nasional di tahun 2023, telah dilaksanakan sail away modul pengolahan dan pemrosesan (topside) untuk proyek migas Forel-Bronang Medco E&P Natuna Ltd. di Meitech Fabrication Yard, Bintan pada tanggal 27 Juni 2023 lalu. Untuk menjamin kelancaran operasi Topside Forel dan Bronang tersebut, Bea Cukai menggelontorkan sejumlah fasilitas kepabeanan.
"Sebagai perwujudan tugas dan fungsi industrial assistance dan trade facilitator, Bea Cukai Tanjungpinang memberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi senilai Rp80 miliar," ujar Kepala Kantor Bea Cukai Tanjungpinang, Tri Hartana.
Topside Forel dan Bronang sendiri akan digunakan untuk eksplorasi migas di wilayah kerja South Natuna Block Medco E&P Natuna Ltd. Dengan beroperasinya topside forel dan bronang, diproyeksikan produksi gas akan bertambah sekitar 50 juta standar kaki kubik per hari, sementara minyak diproduksi dari lapangan Forel akan menambah produksi 10 ribu barel per hari.
Fabrikasi Topside Forel dan Bronang dilaksanakan di dalam negeri oleh 700 tenaga kerja lokal selama kurang lebih 1,5 tahun pengerjaan. Dikatakan Tri, Kanwil Bea Cukai Khusus Kepri dan Bea Cukai Tanjungpinang berkomitmen mendukung pemberian fasilitas migas demi terciptanya multiplier effect serta mendukung target produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12.000 juta gas standar kaki kubik per hari.
"Kami berharap pemberian fasilitas kepabeanan ini akan menyukseskan operasi Topside Forel dan Bronang, sehingga ke depannya produksi migas nasional akan meningkat dan dapat memberikan multiplier effect hulu migas, baik bagi perekonomian nasional maupun lokal di Provinsi Kepulauan Riau," kata Tri mengakhiri.
Jenderal Kopassus di Balik Operasi Rebut Homeyo, Refly Harun Bungkam Irma Nasdem
Tangan dingin jenderal Kopassus yang memimpin operasi perbutan distrik Homeyo dari OPM menuai sorotan. Refly Harun sebut anggota DPR harusnya oposisi ke pemerintah
