- Pemkab Purwakarta
VIVA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purwakarta menyelidiki pergerakan tanah di Kampung Cibodas dan Kampung Panyindangan Kabupaten Purwakarta Jawa Barat.
Pergerakan tanah itu terjadi pada Selasa 16 April 2024 sekitar pukul 13:00 WIB dan Kamis 18 April 2025 dinihari pukul 03:00 WIB.
Kepala BPBD Purwakarta, Heryadi Erlan menjelaskan fenomena alam ini terjadi dipicu karena dua wilayah itu berada dalam zona rentan pergerakan tanah level menengah. Heryadi memastikan pihaknya memantau pergerakan di dua lokasi tersebut.
"Kami telah melakukan assessment ke lokasi Tempat Kejadian Bencana (TKB)," tegas Erlan, Senin 22 April 2024.
Menurutnya, dua lokasi itu berada dalam area lembah sungai, tebing jalan dan lereng yang sangat rentan terpicu pergerakan. Bahkan, lanjut Heryadi, lokasi dengan kondisi itu tak menutup kemungkinan bakal terjadi bencana alam jika terhadi hujan lebat.
"Jenis gerakan tanah yang terjadi adalah tipe rayapan, di mana tanah bergerak secara perlahan dan terus-menerus,” katanya.
“Tata guna lahan yang dominan adalah pertanian lahan basah. Hal ini dapat menyebabkan penjenuhan dan pelunakan tanah akibat akumulasi air dari lahan pertanian," lanjutnya.
Hasil pemeriksaan dua lokasi tersebut mengalami pelebaran retakan sepanjang 116 meter dengan tinggi anjlokan 1,5 meter. "Kami BPBD Purwakarta bersama dengan aparat desa, kecamatan setempat, dan instansi terkait, telah melakukan peninjauan langsung dan penyelidikan saat dan setelah terjadinya bencana untuk mengetahui penyebab dan cara penanggulangannya," katanya.
"Untuk saat ini, akses jalan akibat pergerakan tanah tersebut tidak dapat dilalui kendaraan roda empat. Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah, masyarakat serta relawan, dan pihak swasta dalam upaya penanggulangan bencana pergerakan tanah ini," katanya.
Dipanggil KPK Pekan Depan, Segini Harta Kekayaan Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta
Mantan Kepala Bea dan Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Hutahean rencananya akan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk klarifikasi soal harta kekayaaannya.
