- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA – Kabar mengejutkan datang dari operator bola basket Indonesia, Indonesian Basketball League (IBL). Mereka mulai merambah ke dunia politik. Hal ini dibuktikan dengan undangan yang diberikan oleh IBL ke klub-klub IBL perihal dukungan ke salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Dalam undangan tertulis untuk mengajak tim-tim IBL agar memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor 01, yaitu Jokowi-Amin. Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan, IBL dinilai telah melanggar kode etik.
"Undangan berpartisipasi dalam acara Deklarasi Dukungan Komunitas Olahraga Bersama Para Ikon Olahraga Indonesia untuk Jokowi Amin. Diinformasikan kepada masing-masing tim IBL apabila ingin mengikuti acara tersebut mohon memberikan konfirmasi kehadiran dan berapa jumlah personil yang akan mengikuti acara tersebut paling lambat tanggal 4 April 2018 (2019) pukul 17.00 WIB melalui IBL. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih," bunyi undangan tersebut.
Padahal, dalam peraturan pasal 8 yang dibuat oleh IBL tertulis, jika 'Setiap personel klub IBL termasuk namun tidak terbatas pada perorangan yang terkait langsung terhadap personel Klub IBL dilarang menyiarkan pandangan-pandangan politik secara berlebihan akan dikenakan denda Rp25 juta'.
Direktur Utama IBL, Hasan Ghozali, membenarkan undangan kepada klub dalam acara deklarasi kepada salah satu paslon pada Pilpres 2019 itu. Dia bilang undangan kepada klub IBL itu tak bersifat memaksa.
"Bentuknya undangan doang bukan wajib. Kalau mau datang, ya datang, kalau tidak, ya tidak. Jadi kami mendapat undangan itu dari PB Perbasi dan minta disampaikan kepada tim-tim," kata Hasan.
Dikonfirmasi terpisah, Humas IBL, Gustave Fabiano menyebut jika IBL bertindak sebagai kepanjangan tangan dari pihak penyelenggara. Berbeda dengan pernyataan Hasan, menurut Gustave, deklarasi tersebut datang langsung dari Komunitas Olahraga Bersatu.
"Itu cuma undangan biasa yang sifatnya tidak diwajibkan hadir. IBL hanya kepanjangan tangan dari pihak penyelenggara saja untuk meneruskan. Perbasi dan IBL sama-sama menerima undangan, dan IBL menyampaikan undangan, tidak ada paksaan untuk hadir di acara tersebut," kata Gustave melalui pesan kepada VIVA.
Dan untuk peraturan sendiri, Gustave berkelit dan menyebut jika pasal 8 sudah tidak lagi berlaku. "Peraturan itu untuk musim kemarin sudah tidak ada," lanjut dia.
VIVA juga melakukan konfirmasi kepada salah satu klub IBL, Stapac. Bos Stapac, Irawan Haryono mengaku tidak mengetahui adanya undangan tersebut. Dia juga menyebut jika hal ini konteksnya di luar olahraga bola basket.
"Saya belum tahu ada undangan itu, saya tidak mau pikirkan politik. Saya hanya fokus untuk prestasi klub, tidak mau terpengaruh hal lain. Itu kan hak masing-masing," tambah pria yang disapa Kim Hong ini. (ase)
