- YouTube Abraham Samad
VIVA – Di tengah euforia sukses timnas sepakbola Indonesia merebut medali emas SEA Games Kamboja 2023 dan klaim keberhasilan adanya peningkatan jumlah medali emas kontingen Indonesia di pesta olahraga dua tahunan antar bangsa se-Asia Tenggara itu, Komjen Pol Purn Oegroseno bicara soal kembalikan PON ke Jakarta dan penghargaan kepada pimpinan cabang olahraga (Cabor).
Ketua Umum PP PTMSI itu menilai kedua hal tersebut sama-sama penting untuk dibahas. Pelaksanaan PON yang empat tahun sekali, misalnya kata Oegroseno, sudah harus dikembalikan ke Jakarta.
"Sejak PON tahun 2000 dilaksanakan di luar Jakarta, ditilik dari sisi ekonomi justru banyak meninggalkan masalah termasuk penyalahgunaan keuangan oleh pejabat publik di daerah yang menjadi tuan rumah PON,"kata Oegroseno sembari menambahkan bahwa PON kembali ke Jakarta bisa menghemat anggaran hampir 70 persen.
Menurut mantan Wakapolri itu, sudah mau tujuh kali PON diselenggarakan di luar Jakarta mulai 2000 di Jatim, 2004 (Sumsel), 2008 (Kaltim), 2012 (Riau), 2016 (Jabar), 2020 (Papua) dan kini 2024 ,(Aceh-Sumut).
Enam penyelenggaraan PON di luar Jakarta itu, bukan prestasi olahraganya yang menonjol tetapi koruptor.
Tak sedikit pejabat publik di daerah yang menjadi tuan rumah PON seperti Gubernur, Bupati/Walikota dan yang lainnya masuk penjara karena korupsi.
Alasan yang selalu dijadikan pijakan untuk menjadi tuan rumah PON di daerah dalam rangka pemerataan pembangunan fasilitas olahraga juga tidak selamanya benar dan bisa dibenarkan.
"Fakta membuktikan bahwa usai PON banyak fasilitas olahraga di daerah itu terbengkalai karena tidak terawat dengan baik yang akhirnya teronggok bagaikan bangunan tua.Padahal ratusan miliar uang negara habis untuk membiayai pembangunan fasilitas olahraga tersebut,"tutur lulusan Akpol 1978 ini.
Menpora yang baru Dito Ariotedjo, menurut Oegroseno, sudah harus mempertimbangkan kembali PON di Jakarta. Pasca PON ke-21 2024 Aceh-Sumut, Menpora langsung menghadap Presiden dengan misi mengembalikan PON ke Jakarta.
PON di Jakarta seperti dikatakan Oegroseno, super efisien, karena tidak ada lagi pembangunan fasilitas olahraga yang baru.
Oegroseno kemudian merujuk pada UU baru 11/2022 tersurat dan tersirat KONI bisa intervensi ke KOI, demikian pula sebaliknya KOI sebagai representasi IOC bisa intervensi ke KONI.
Intinya PON di Jakarta bisa zero rupiah, semua venue olahraga di Jakarta sudah dirawat dengan baik secara berkala setiap tahun dengan anggaran APBN untuk area venue GBK dan juga APBD untuk sarana Olahraga yang dibangun Pemerintah DKI Jakarta.
Para atlet seluruh Provinsi Juga dapat menikmati hasil Pembangunan di Kota Jakarta.
Selain itu, Oegroseno bicara perihal penghargaan Bintang Mahaputera Kepada Ketum Cabor Berprestasi.
Dia menyampaikan gagasan untuk memberikan penghargaan Bintang Mahaputera Kepada Ketua Umum induk organisasi cabang olahraga yang telah menciptakan atlet berprestasi di multi event internasional seperti SEA Games, Asian Games dan Olimpiade.
Oegroseno menyebutkan bahwa ada beberapa cabang olahraga yang mencapai sukses besar dengan melampaui target di ajang SEA Games Kamboja.
"Nah Ketua Umum nya seharusnya mendapatkan penghargaan Bintang Jasa Mahaputera karena telah mengharumkan nama bangsa dan negara dengan berkumandangnya lagu kebangsaan Indonesia Raya serta berkibarnya bendera merah putih di ajang SEA Games ke-32 Kamboja 2023 tersebut.
Pemerintah melalui Menpora, KONI dan KOI, kata Oegroseno, hanya memfasilitasi dan melayani atlet berangkat dan pulang.
Tapi pejuang yang menciptakan atlet berprestasi adalah para Ketua Umum induk organisasi cabor PP/PB.
"Selama ini yang muncul ke permukaan seolah-olah Kemenpora, KOI dan KONI yang berhasil dan dapat pujian dari pemerintah,"demikian Oegroseno.
