Berita Terbaru Jalan berbayar

Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo menegaskan Pemprov DKI Jakarta akan menarik rancangan peraturan daerah (raperda) soal jalan berbayar atau ERP dari DPRD DKI Jakarta

Pengemudi ojek online (ojol) se-Jabodetabek mengadakan aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu 8 Februari 2023 menolak kebijakan ERP.

Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) atau kebijakan jalan berbayar di kawasan Ibu Kota. itu dinilai bikin rugi pengemudi online.

Penjabat Gubernud DKI Jakarta menyatakan bahwa penerapan jalan berbayar atau ERP di Jakarta masih lama karena masih perlu kajian mendalam dan tahapan-tahapan lainnya.

Berita soal mobil SUV baru siap mengaspal di Indonesia dan jalan berbayar dianggap hanya pindah macet, banyak sekali dibaca hingga jadi terpopuler di kanal VIVA Otomotif.

Wakil Ketua Komisi V DPR, Muhammad Iqbal meminta rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk memberlakukan jalan berbayar atau electronic road pricing ERP dikaji ulang.

Aturan jalan berbayar atau ERP tersebut rencananya akan diterapkan di 25 ruas jalan di Jakarta, dengan waktu mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB setiap harinya.

Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno menyatakan mendukung kebijakan jalan berbayar itu.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari PDIP Gilbert Simanjuntak menolak ERP atau jalan berbayar karena membebani rakyat

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta menegaskan menolak wacana penerapan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah jalan di Jakarta.

Sedikitnya Pemprov akan memperoleh keuntungan sebesar Rp60 miliar setiap harinya dari kebijakan jalan berbayar. Keuntungan itu dihitung berdasarkan dua kali perjalanan.

Dinas Perhubungan DKI sebelumnya mengusulkan besaran tarif ERP menyesuaikan jenis kendaraan berkisar Rp5 ribu hingga Rp19 ribu.