Ketua MUI Cholil Nafis Tegur Zulhas Soal Candaan Salat Berjamaah: Tak Lucu
- VIVA/Yeni Lestari
Jakarta – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Cholil Nafis merespons viralnya pernyataan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) bernada candaan yang mengaitkan bacaan dalam shalat dan tahiyat akhir dengan politik.
Dalam potongan video yang viral, Menteri Perdagangan itu menyampaikan ada pihak yang tidak menjawab “Aamiin” usai imam salat membaca surat Alfatihah.
Mendag Zulhas Salat Idul Adha 1444 H di Masjid Al Husna, Komplek Cipinang Indah
- Dok. Istimewa
Adapun, hal tersebut disampaikan Zulhas saat menghadiri acara Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Semarang, Jawa Tengah, Selasa 19 Desember 2023.
Pada tahun politik ini, kata Amin sendiri kerap kali ditujukan kepada pasangan calon (paslon) nomor urut 1 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Menanggapi, hal tersebut, Cholil Nafis mengatakan bahwa candaan yang dilontarkan Zulhas kering alias tidak lucu.
Penulis buku ‘Kependudukan Perspektif Islam’ itu juga menyebut apa yang diucap Zulhas berpotensi menimbulkan perpecahan, sekaligus bagi sebagian orang akan menganggapnya sebagai pelecehan agama.
“Candaannya kering dan tak lucu. Mungkin bagi sebagian orang merasa agamanya dilecehkan atau bahkan ada yg menuntut minta maaf dan melaporkan,” ujar Cholil Nafis dikutip dari Instagram pribadinya @cholilnafis, Jumat, 22 Desember 2023.
Terlebih, sambung dia, hal ini diucapkan oleh seorang Zulkifli Hasan yang merupakan pejabat negara, sekaligus ketua partai politik besar. “Tak pas disampaikan Anda ituuuhhh,” imbuhnya.
KH M Cholil Nafis
- Instagram @cholilnafis
Terakhir, Cholil Nafis meminta kepada Zulhas untuk lebih bijak lagi melontarkan candaan dan menghindari guyon yang menyinggung soal agama.
“Pak @zul.hasan cari candaan dan humor yg lucu aja daahh. Jangan nyerempet2 agama gitu ya. Kini orang pada sadar dg politik rasional tapi anda bawa2 agama dlm candaan utk memilih paslon tertentu. Yahhhh,” pungkasnya.
Baca artikel Trending menarik lainnya di tautan ini.
PAN Sebut Kebijakan Tapera Berpotensi Timbulkan Ketidakadilan
Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menyebut bahwa aturan terkait Tapera yang tertuang dalam PP Nomor 21 tahun 2024, belum disosialisasikan secara baik.
