- Pixabay
VIVA – Partai Komunis China (PKC) baru-baru ini melaksanakan kampanye nasional untuk mempromosikan disiplin keuangan dan berhemat di semua tingkat pemerintahan. Kementerian Keuangan mengeluarkan pemberitahuan di situs web mereka yang mendesak semua daerah dan departemen untuk memperketat ikat pinggang dan menjaga disiplin keuangan yang ketat.
Pemberitahuan tersebut menguraikan beberapa bidang utama di mana pengeluaran perlu dikontrol dan dikelola secara ketat, termasuk memperkuat pengelolaan tiga pengeluaran publik: acara resmi, kendaraan, dan perjalanan ke luar negeri. Mereka juga mendesak pengurangan pengeluaran umum dan secara signifikan mengurangi forum, festival, pameran dan kegiatan lainnya.
Seperti dilansir Financial Post, Senin 8 April 2024, menanggapi arahan pemerintah pusat, Biro Manajemen Urusan Pemerintah Provinsi di berbagai wilayah seperti Mongolia Dalam, Hunan dan Beijing telah memperkenalkan langkah-langkah dan rencana khusus untuk menerapkan kebijakan pengetatan ikat pinggang ini.
Langkah-langkah tersebut antara lain, mempertahankan gedung perkantoran hanya untuk menjamin keselamatan dan kebutuhan dasar; mengurangi biaya pemeliharaan gedung perkantoran tingkat Provinsi sebesar 40% pada tahun berjalan; pembongkaran kendaraan dinas hanya apabila telah digunakan lebih dari 8 tahun dan telah menempuh jarak lebih dari 250.000 Km; memaksimalkan penggunaan gudang umum untuk mengisi kesenjangan dan mengoordinasikan sumber daya dengan tujuan meningkatkan alokasi aset lebih dari 50% tahun-ke-tahun; memperbaiki dan menggunakan kembali peralatan kantor bila memungkinkan dan mengambil peralatan dari gudang umum bahkan di tingkat lokal.
Di Provinsi Guangdong, sebuah pemberitahuan dikeluarkan yang mewajibkan semua Partai dan organ pemerintah, lembaga-lembaga publik, dan komunitas di tingkat jalanan untuk mempraktikkan berhemat dalam operasional sehari-hari. Langkah-langkah khusus termasuk menghilangkan penyediaan air kemasan pada pertemuan, mendorong peserta untuk membawa gelas air sendiri dan menyediakan dispenser air di ruang pertemuan tanpa menawarkan gelas sekali pakai.
Kebijakan pengetatan ikat pinggang di berbagai wilayah di China mencerminkan upaya Partai Komunis China untuk mendorong sikap berhemat, mengurangi limbah, dan menjaga disiplin keuangan yang ketat dalam menghadapi tantangan ekonomi.
Ilustrasi Pekerja China.
- www.technologyreview.com
Namun, meskipun Partai Komunis China mengkampanyekan pengetatan ikat pinggang, para ahli berpendapat bahwa tindakan tersebut mungkin lebih merupakan pertunjukan bagi publik. Hal ini dibandingkan dengan kampanye anti-korupsi selektif PKC yang sering digunakan untuk menghilangkan keturunan dan memenuhi kebutuhan politik daripada benar-benar mengatasi masalah tersebut.
Mereka berargumentasi bahwa kecuali Partai Komunis China menyelesaikan sistem pengeluaran uang utamanya, menabung secara membabi buta untuk hal-hal sepele tidak akan ada gunanya. Selain itu, Lu Shaochan, mantan Wakil Direktur Biro Kehutanan di Provinsi Hunan, percaya bahwa pemerintah daerah tidak akan dengan tulus mengikuti seruan pemerintah pusat untuk melakukan pengetatan kebijakan. Ia berpendapat bahwa Partai Komunis China perlu menjaga loyalitas kelas birokrasinya dan ketakutan bahwa membuat kadernya hidup berhemat dapat membuat mereka berbohong dan tidak mengabdi atau mempertahankan rezim.
Jika PKC benar-benar kehabisan uang, PKC akan menjarah rakyatnya di tengah tantangan fiskal baru-baru ini. Dana pemerintah daerah di berbagai daerah semakin ketat, sehingga memicu serangkaian pemotongan gaji. Orang dalam dari berbagai wilayah telah mengungkapkan tingkat kesulitan keuangan ini kepada wartawan Epic Times. Di Guangdong, misalnya, bonus akhir tahun telah dihapuskan dan kemampuan membayar gaji bulanan tepat waktu kini dianggap sebagai pencapaian penting.
Selain itu, subsidi yang ditujukan untuk dunia usaha ditahan karena kurangnya dana di kas negara, kata sebuah sumber. Saat ini kami hanya dapat menjamin aspek-aspek paling dasar seperti pembayaran gaji bulanan yang tepat waktu, dan hal di luar itu tidak mungkin dilakukan, tambahnya.
Pemerintah pusat juga telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi pengeluaran di mana mantan Menteri Keuangan Liu Kun mengumumkan bahwa pengeluaran yang tidak penting dan tidak wajib telah dikurangi lebih dari 50% selama sesi tahun 2022. Pemerintah telah berkomitmen untuk hanya mengamankan pengeluaran penting seperti gaji. Selain itu, pada tahun lalu juga terjadi penurunan yang signifikan pada rekening pribadi dana asuransi kesehatan karyawan.
Di Shandong, seorang pensiunan pegawai pemerintah melaporkan bahwa mulai Februari 2023, reformasi asuransi kesehatan semakin mengurangi alokasi rekening pribadi. Mereka yang berusia di bawah 70 tahun kini hanya menerima 100 Yuan, sekitar 13 dolar AS dan 84 sen, perbulan, sedangkan mereka yang berusia di atas 70 tahun menerima 125 Yuan, sekitar US$17,30 per bulan. Meskipun biaya rawat jalan dapat diganti tetapi hanya jika biaya di bawah 500 Yuan, sekitar US$69 dan 19 sen, per tahun tidak ditanggung dan hanya 65% dari biaya yang melebihi jumlah tersebut yang diganti.
Ilustrasi--Suasana anak-anak pulang sekolah di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China
- ANTARA/M. Irfan Ilmie.
Masyarakat telah menyatakan keprihatinannya atas perkembangan ini dan banyak yang menyatakan bahwa seruan untuk berhemat dimulai empat tahun lalu dan semakin meningkat sejak saat itu. Beberapa ahli berpendapat bahwa mereka yang bergantung pada dana pemerintah harus bersyukur jika mereka dapat mempertahankan pekerjaan mereka dan mengalami pengurangan pendapatan yang minimal.
Sentimen bahwa pemerintah benar-benar kehabisan dana sangat terasa. Reformasi kelembagaan dalam sistem pemerintahan juga telah menyebabkan perampingan dengan meningkatnya preferensi untuk mempekerjakan pegawai dengan gaji seminimal mungkin. Tren ini bahkan terlihat pada penerimaan pegawai negeri sipil, lembaga publik, pegawai BUMN, dan pekerja tidak tetap.
Ketika Tiongkok menghadapi tantangan keuangan ini, jelas bahwa dampaknya akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Langkah-langkah pengetatan yang dilakukan pemerintah dapat menyebabkan peningkatan pajak atau perampasan kekayaan swasta untuk meningkatkan keuangannya, yang berpotensi memperburuk kesulitan ekonomi bagi masyarakat dan dunia usaha.
Pada akhirnya, permasalahan fiskal ini dapat berkontribusi pada meningkatnya keresahan sosial dan ketidakstabilan politik di negara ini.
