Indonesia, Belanda, dan SBY
- Tim Komunikasi Presiden
VIVA.co.id – Jokowi dianggap "lebih berani" karena baru-baru ini mengunjungi Belanda, sementara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2010 batal. Disebut-sebut, pembatalan itu lantaran RMS yang mengajukan petisi ke pengadilan untuk menyatakan Indonesia melanggar HAM dan karena itu Presiden RI harus ditangkap. Petisi itu ditolak.
Tak banyak orang tahu, masalah sebenarnya lebih kompleks dari sekadar petisi RMS. Tulisan yang ditulis pada 2010 ini mungkin bisa sedikit melengkapi dan ada dua hal penting yang harus diingat di sini.
Pertama, pengakuan Pemerintah Belanda bahwa Kemerdekaan RI adalah pada 17 Agustus 1945 dicapai pada masa Pemerintahan SBY. Kedua, pembatalan kunjungan SBY ke Belanda didasari oleh penolakan atas upaya menjadikan Indonesia sebagai "kayu bakar" bagi kampanye anti-Islam dan anti pendatang di Eropa.
Geert Wilders adalah ketua partai untuk kebebasan, PVV. Partai baru berhaluan ekstrem kanan di Belanda. Sebelumnya, Wilders berasal dari partai liberal VVD atau Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Ia meraih banyak popularitas karena memainkan isu integrasi kaum migran dan soal Islam. Popularitas Wilders diraih dengan cara menyebarkan rasa takut atau anti asing (xenophobia) pada minoritas Islam dan pendatang di Negeri Belanda.
Tindakan Wilders yang paling kontroversial adalah membuat dan mengampanyekan videoklip "Fitna" yang disebar melalui internet (Youtube) guna memproklamirkan keyakinannya bahwa Islam moderat itu tidak ada. Dia berpendapat, Islam harus dipandang sebagai ideologi dan bukan agama. Menurutnya, seorang muslim moderat suatu ketika dapat berubah dengan mudah menjadi seorang fundamentalis radikal. Pendapat Wilders yang kontroversial ini celakanya mendapat sambutan dari mainstream pendapat masyarakat di Belanda dan Eropa.
Dalam pemilu 9 juni 2010, PVV meraih 24 kursi dari 150 kursi parlemen (15% dari voters). Kemenangan ini membuat PVV yang didirikan Wilders menjadi partai nomor tiga terbesar di Negeri Belanda. Partai pemenang pemilu adalah partai liberal (VVD) yang sebenarnya memiliki posisi penentu bagi warna politik Pemerintahan Belanda mendatang.
Sementara, partai berhaluan sosialis demokrat memilih berada di luar Pemerintahan. Namun posisi PVV menjadi menentukan karena dalam format parlemen yang terfragmentasi dibutuhkan koalisi minimal tiga partai agar terbentuk pemerintahan dengan mayoritas absolut.
