Menyambut Pemimpin Baru di Ibu Kota
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA.co.id – Tanpa terasa, lima tahun telah berlalu sejak Oktober 2012, di mana saat itu Jakarta kehadiran Gubernur dan Wakil Gubernur baru yaitu Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kini, di tahun 2017 Jakarta bersiap menyambut kehadiran Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru yaitu Anies Baswedan serta Sandiaga Uno.
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno merupakan pasangan calon gubernur yang awalnya hanya diusung oleh Partai Gerindra dan PKS, sampai akhirnya memenangkan pesta demokrasi lima tahunan di ibu kota pada tahun 2017.
Lima tahun tentu bukan waktu yang singkat, namun juga bukan waktu yang ideal untuk membangun ibu kota dalam sekejap. Jika diurai lagi, satu persatu apa yang telah terjadi di ibu kota selama lima tahun terakhir tentu penulis tidak akan sanggup mengurainya. Namun penulis akan mencoba mengurai beberapa hal penting saja.
Lima tahun terakhir ini, Jakarta mengalami tiga kali pergantian pemimpin. Dimulai dari Jokowi menggantikan Fauzi Bowo pada tahun 2012, lalu kurang lebih dua tahun kemudian Jokowi digantikan oleh Ahok pada tahun 2014 karena Jokowi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan pada tahun 2017, Djarot Saiful Hidayat menggantikan Ahok karena beliau divonis dua tahun penjara di penghujung masa jabatannya.
Peristiwa tiga kali pergantian pemimpin dalam waktu singkat tentu menimbulkan preseden yang tidak baik dan juga berdampak buruk bagi kesinambungan pembangunan ibu kota. Dan bergantinya kepemimpinan dalam waktu singkat juga menimbulkan kegaduhan di level elite politik ibu kota. Ibukota banyak menghabiskan energi untuk saling lontar statement antar elite-elitenya. Bahkan, antar pendukung elite juga seringkali terlibat perang opini dan statement di sejumlah kanal media sosial.
Program-program kerja Pemprov juga tak sedikit yang terhambat seiring dengan pergantian gubernur yang terjadi dalam waktu berdekatan. Karena setiap gubernur, meski berasal dari “bendera” yang sama, tetap saja memiliki pendekatan yang berbeda ketika memimpin.
Satu contoh saja, implementasi proyek ERP (jalan berbayar) yang alat pendukungnya telah terpasang di sekitar Bundaran Senayan di era kepemimpinan Jokowi. Namun proyek ini tidak pernah dilanjutkan oleh Ahok sampai beliau menyandang status narapidana. Memang tidak mudah mengimplementasikan ERP, akan tetapi jika implementasinya maju mundur lantas kenapa alatnya harus dibeli dan dipasang? Wajar hal ini menjadi pertanyaan publik.
