- vstory
VIVA - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI) Moeroed meminta pemerintah menambah anggaran pembiayaan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk membantu penjualan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada 2020.
Ia mengatakan, pemerintah telah menggelontorkan Rp 11 triliun untuk FLPP pada 2020. Namun, Rp 2 triliun dari anggaran itu terpakai untuk menutupi pembiayaan pada 2019.
Sisanya, Rp 9 triliun, dinilai masih kurang untuk memenuhi pembangunan rumah MBR pada 2020.
Menurut Moeroed, anggaran sebesar Rp 9 triliun hanya cukup untuk pembangunan 97.700 unit rumah bersubsidi.
Sementara itu, REI ditarget membangun rumah bersubsidi sebanyak 260.000 unit.
Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Eko Djoeli Poerwanto mengatakan, anggaran pembiayaan program perumahan terbesar ada pada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Harmoni to Likuidasi
Berita tentang Real Estate Indonesia (REI) ini sekarang mirip dengan BLT atau Subsidi BBM zaman jadul. Kelihatannya REI sukses berhasil menbangun 260.000 unit rumah, namun kenyataannya mereka bukannya menjual rumah tapi menbagi-bagi voucher BLT bantuan berupa rumah kepada para tukang becak, tukang bengkel. Bagaimana tidak, rumah seharga Rp200.000.000 didiskon separo sisanya berupa voucher FLPP.
Ini organisasi REI atau UNICEF? Alih alih REI nengurus industri properti yang lesu darah, mereka antre persis antri BLT.
Oleh karena itu, sekarang yang mengurusi organisasi pengembang properti itu siapa? James Riyadi, tidak. Agung Podomoro, bukan. Tapi dua ratus peserta FLPP.
Genap Presiden Jokowi nanti selesai masa kerjanya, mereka anggota REI persis penerima bantuan WHO. Bingung mau ngapain. Tak berdaya. Inilah disebut Harmoni to Likuidasi. Semua pengembang REI akan selesai menerima bantuan. (Penulis: Ir. Goenardjoadi Goenawan, MM., New Money Coaching NMC Group)
