- vstory
VIVA – Menyikapi penyebaran virus yang semakin tak terkendali sehingga menyebabkan pandemi, presiden akhirnya mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada akhir Maret lalu. Kebijakan tersebut tertuang dalam PP Nomor 21 Tahun 2O2O tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Kebijakan PSBB diperuntukkan kepada Pemerintah Daerah untuk membatasi aktivitas tertentu penduduk yang diduga terinfeksi Covid-19 sehingga penyebaran virus dapat ditekan. Tentunya penerapan kebijakan tersebut harus didasarkan oleh data dan kajian dari sisi epidemiologi, sosial, dan ekonomi sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang tengah terjadi di masyarakat.
Akan tetapi, kebijakan PSBB yang telah dijalankan selama kurang lebih satu bulan dinilai belum efektif dalam mengendalikan penyebaran Covid-19. Data Worldometers menunjukkan bahwa hingga 21/5/2020, Indonesia menempati posisi ke-31 dengan total kasus positif Covid-19 sebanyak 20.162 orang.
Banyak ditemukannya pelanggar PSBB menyebabkan penyebaran virus masih berpotensi tinggi. Hal tersebut juga diutarakan oleh Pandu Riono, pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia bahwa tingkat kepatuhan masyarakat masih kurang. Terbukti dari adanya riset yang menemukan aktivitas publik di DKI Jakarta justru semakin tinggi selama masa PSBB tahap kedua yang berjalan mulai dari 24 April hingga 22 Mei 2020.
Dalam hal ini, Presiden Jokowi beserta jajarannya perlu mengoptimalkan sebuah kebijakan sehingga mampu menyelesaikan permasalahan. Keberadaan unsur kepemimpinan dalam Pemerintah sangat penting untuk menetapkan langkah-langkah strategis menghadapi pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia.
Untuk menghasilkan kebijakan yang efektif perlu memperhatikan aspek perumusan hingga dampak kebijakan tersebut. Pembentukan kebijakan PSBB tentunya melalui proses pengkajian oleh presiden dan tim gugus tugas. Pembatasan Sosial Berskala Besar diharapkan mampu mengontrol penyebaran Covid-19 yang telah mewabah di Indonesia.
Memang dalam penanganan virus tersebut, dibutuhkan strategi yang komprehensif. Tetapi inkonsistensi Pemerintah membuat kebijakan PSBB tidak diterapkan secara optimal. Misalnya saja di saat PSBB, warga berusia di bawah 45 tahun diizinkan bekerja kembali karena mereka tidak masuk dalam kelompok rentan. Hal tersebut menurut Gabriele Lele, Dosen Manajemen Kebijakan Publik UGM diakibatkan sulitnya mencari titik temu antara kepentingan kesehatan, ekonomi, dan sosial.
Selain itu, dibutuhkan kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan PSBB agar penyebaran virus tidak semakin meluas. Kurangnya kesadaran masyarakat ditunjukkan dengan banyaknya pelanggaran PSBB. Setidaknya hingga 20/04/2020, sudah tercatat 18.974 pelanggar. Banyak masyarakat yang meremehkan imbauan Pemerintah dan tidak sedikit yang menganggap virus tersebut sebagai lelucon.
Begitu juga dalam hal implementasi, kebijakan PSBB sangat sulit ditegakkan oleh aparat keamanan. Supaya kebijakan tersebut diterapkan, Pemerintah sebenarnya dapat melakukan tindakan koersif. Ketiadaan regulasi diawal yang mengatur hukuman bagi pelanggar PSBB membuat aparat kepolisian sulit menindaklanjuti pelanggaran.
Alhasil, kebijakan PSBB dirasakan belum efektif dalam mencegah penyebaran Covid-19. Adanya kontradiksi kebijakan PSBB dengan kebijakan lainnya serta hambatan dalam implementasi menyebabkan masih tingginya mobilitas masyarakat di wilayah yang terinfeksi.
Penyebaran virus pun sulit dikendalikan sehingga tidak ada tanda-tanda puncak atau berakhirnya masa pandemi. Terlebih lagi, beban ekonomi yang ditanggung akibat PSBB menjadi masalah baru yang mengancam ketahanan ekonomi Indonesia.
Karenanya Presiden Jokowi harus mampu bertindak secara cepat dan tepat dalam berbagai situasi guna menghasilkan keputusan yang efektif. Evaluasi dalam konteks kebijakan merupakan sebuah keharusan agar kebijakan selalu relevan dan menjadi solusi atas permasalahan.
Dalam kebijakan PSBB ini, evaluasi menjadi determinan kesuksesan kebijakan. Evaluasi yang dilakukan di akhir periode kebijakan menyebabkan masalah yang terdeteksi pada saat penerapan mengalami keterlambatan penyelesaian. Menyikapi kondisi krisis yang pada dasarnya membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat, Presiden Jokowi dan gugus tugas seharusnya dapat mengevaluasi kebijakan PSBB yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berkala.
Misalnya ketika perencanaan sebuah kebijakan, Presiden Jokowi seharusnya mampu memprediksi aspek yang akan ditimbulkan kebijakan tersebut sehingga tidak bertentangan dengan PSBB. Dengan begitu, masyarakat tidak merasa bingung. Begitu juga ketika ditemukannya hambatan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Maka seketika Pemerintah perlu membuat solusinya.
Evaluasi kebijakan PSBB tidak harus selalu dilakukan di akhir masa kebijakan atau merujuk pada hasil/kinerja kebijakan. Pemerintah dapat melakukan evaluasi sepanjang proses kebijakan. Hal tersebut diyakini dapat memperbaiki masalah yang terjadi pada proses kebijakan sehingga kinerja yang dihasilkan dapat sesuai dengan harapan.
Dari kebijakan PSBB ini, masyarakat juga harus paham betapa pentingnya kontribusi mereka dalam memutus rantai penyebaran virus. Upaya tim medis dan relawan saja tak cukup untuk melawan Covid-19.
Jika mobilitas warga masih tinggi, potensi besar bahaya mengancam bangsa Indonesia. Apalagi dengan adanya rencana untuk menuju pola kehidupan baru (new normal), masyarakat perlu meningkatkan kedisiplinan guna menghindari gelombang kedua Covid-19 yang diprediksi lebih buruk dari sebelumnya.
Di sisi lain Pemerintah juga perlu berbenah diri. Kebijakan yang telah dikeluarkan harus terus disesuaikan dengan kondisi lingkungan setiap waktu. Kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan bisa ditingkatkan melalui upaya hukum. Dibutuhkan peran kepemimpinan yang efektif untuk selalu memutuskan tindakan yang cepat dan tepat agar masalah dapat segera terselesaikan.
