- vstory
VIVA – Pada masa pandemi Covid-19 sekarang ini, tidak sedikit sektor perekonomian di Indonesia yang menjadi korban. Pandemi Covid-19 yang telah memasuki Indonesia bahkan sejak awal 2020 tersebut memberikan berbagai perubahan yang kemudian mendorong perekonomian Indonesia ke jurang resesi, dengan angka kemiskinan dan pengangguran yang kian mengalami peningkatan.
Perubahan dalam sektor perekonomian ini tidak dapat dijauhkan dari kebijakan yang ditetapkan pemerintah sehingga membuat berbagai kegiatan masyarakat menjadi berbeda.
Misalnya saja kebijakan social distancing dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang membuat aktivitas masyarakat menjadi terhimpit dalam ruang, dalam artian bahwa masyarakat tidak dapat bebas melakukan kegiatan perekonomian seperti biasanya.
Hal ini membuat pemerintah mau tidak mau memutar otak sembari berharap agar perekonomian Indonesia dapat pulih kembali secara bertahap dan roda perekonomian dapat bergerak kembali menghindari jurang resesi.
Belajar dari tahun lalu, pada tahun 2020 pemerintah Indonesia bahkan berusaha melaksanakan perubahan terhadap laju proyeksi pertumbuhan perekonomian selama tiga kali, dari yang pertama pada perkiraan minus 0,4-2,3 persen di Maret-April, 0,4-1 persen di Mei-Juni, hingga 1,7-0,6 di September hingga Oktober.
Merujuk pada pertumbuhan perekonomian yang ada, pemerintah Indonesia pun berusaha meningkatkan sektor perekonomian terutama di bidang industri, pariwisata, transportasi, serta komunikasi. Hal ini dilaksanakan dengan dilakukannya beberapa perbaikan manufaktur guna menyokong pemulihan perekonomian.
Dalam kurun satu tahun kemarin, pemerintah juga berusaha untuk meminimalisir berbagai kemungkinan buruk yang mungkin saja terjadi pada perekonomian Indonesia sekaligus mencari jalan keluar atas perbaikan perekonomian.
Sejak Covid-19 ditetapkan di Indonesia pada awal tahun 2020, pada bulan Maret 2020 pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Peraturan ini hadir untuk mengontrol kebijakan mengenai keuangan dan stabilitas sistem keuangan negara mulai dari pendapatan, perpajakan, pengeluaraan, dan masih banyak lagi. Kebijakan ini dilakukan tidak lain agar keadaan perekonomian di Indonesia berada dalam posisi yang stabil dan tidak membahayakan.
Hingga berlanjut pada tahun 2021, pemerintah masih berusaha melakukan pemulihan terhadap perekonomian Indonesia, salah satunya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berfokus untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta meningkatkan lapangan pekerjaan di Indonesia.
Pada tahun 2021, program Pemulihan Ekonomi Nasional akan mengutamakan tiga hal penting dalam pemulihan perekonomiannya yakni (1) belanja kebutuhan kesehatan mulai dari obat-obatan, vaksin, hingga fasilitas dan tenaga kesehatan, (2) meneruskan stimulus fiskal untuk mendorong terciptanya lapangan pekerjaan dan pertumbuhan perekonomian, (3) memfokuskan kegiatan belanja pemerintah terhadap barang dalam negeri agar meningkatkan permintaan barang dalam negeri dan menggerakkan roda perekonomian kembali, (4) membelanjakan bantuan sosial, hingga program yang dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah guna menarik tingkat komsumsi masyarakat.
Kegiatan revitalisasi perekonomian Indonesia pada tahun 2021 ini juga didukung beberapa lembaga di sektor keuangan negara, contohnya saja Bank Indonesia yang ikut serta memberikan pembukaan sektor produktif kepada masyarakat, implementasi stimulus fiskal, peningkatan kredit yang diberikan kepada masyarakat yang memulai usaha, tindak lanjut dari stimulus moneter, serta digitalisasi perekonomian Indonesia khususnya para UMKM kecil.
Bank Indonesia melalui kebijakan moneter juga membantu dengan menyediakan suku bunga yang rendah, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di dunia internasional, dan masih banyak lagi. UMKM-UMKM kecil Indonesia juga ikut berkontribusi dengan menggerakkan roda perekonomian Indonesia meskipun secara perlahan melalui digitalisasi ekonomi.
Dalam pembangunan perekonomian, pemerintah Indonesia juga berfokus ada pembangunan infrastrukrur dalam negeri. Pada dasarnya, bila dibandingkan dengan negara lain, pemulihan serta pembangunan guna menyokong pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup stabil mengingat tingkatan konsumsi rumah tangga yang masih tinggi di Indonesia.
Namun, pembangunan perekonomian guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian juga tidak dapat diprediksi dengan mudah. Tidak sedikit faktor yang dapat menjadi penentu bagi perekonomian nasional. Misalnya saja dengan masuknya varian baru Alpha, Beta, dan Delta di Indonesia yang tidak pernah diperkirakan.
Oleh karena itu, untuk melaksanakan pembangunan perekonomian, sebisa mungkin pemerintah harus bisa membuat pertimbangan dan mempersiapkan regulasi cadangan apabila terdapat perubahaan secara signifikan. (Rekha Anjani)
