VIVAnews - Pemerintah mengisyaratkan akan mengganti beban pajak yang harus dikeluarkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas (KKKS). Penggantian ini dimasukkan dalam biaya produksi minyak dan gas (cost recovery).
Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Cost Recovery, ada peluang seluruh pajak tidak langsung, termasuk pajak daerah dan retribusi daerah, menjadi bagian dari biaya operasi.
"Karena itu akan diganti, walaupun lapangan belum berproduksi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Menteri Energi dan BP Migas dengan DPR, di Jakarta, Kamis 18 Februari 2010.
Sri Mulyani menjelaskan, kebijakan ini merupakan salah satu poin yang masuk dalam draf RPP itu. "Ini masih menjadi perdebatan, apakah akan benar-benar direalisasikan atau tidak," ujarnya.
Draf yang akan segera menjadi PP ini nantinya akan menjadi acuan di bidang pertambangan migas, utamanya cost recovery. Termasuk juga menghitung bagi hasil dan pajak. PP ini juga wajib dijadikan dasar dalam kontrak kerja sama di bidang pertambangan minyak dan gas bumi sebagai standar pembebanan biaya.
Sementara itu, pengamat kebijakan energi dari lembaga kajian pertambangan dan energi ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhamanto mengatakan, selama ini terjadi pembebanan pajak tidak langsung bagi kontraktor sejak berlakunya Undang-undang Migas No. 22 tahun 2001. Padahal seharusnya tidak demikian.
Jika rencana penggantian pajak ini terealisasi, menurut Pri Agung, ini sangat baik, karena bisa menjadi insentif bagi kontraktor. Tapi sebaiknya penggantian ini hanya untuk wilayah yang berproduksi saja," katanya.
hadi.suprapto@vivanews.com
Nonton Langsung di Qatar, Fitri Carlina Menangis Saat Timnas Indonesia Menang Lawan Korea Selatan
Saking bahagianya, Fitri Carlina sampai terlihat menundukan kepala dan menangis bahagia atas kemenangan Timnas Indonesia saat melawan Korea Selatan.
