- ANTARA/Rahmad
VIVA.co.id – Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mencatat realisasi Kredit Usaha Rakyat sudah mencapai Rp85 triliun. Sebanyak Rp65 triliun masuk ke sektor mikro. Namun, sebagian besar tidak masuk ke bidang produksi.
Manteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution pun mengungkapkan kekecewaannya.
"KUR tadi saya memang agak tidak puas dengan perkembangannya walaupun perkembangannya tidak jelek-jelek amat, cuma ternyata untuk produksi tetap tidak banyak. Padahal, kita mimpinya KUR itu untuk bantu produksi," ucap Darmin dalam Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Hotel Pullman Jakarta Senin, 28 November 2016.
Dia mengungkapkan, sebagian besar dana KUR sebesar Rp47 triliun masuk untuk perdagangan, dan hanya Rp18 triliun yang masuk untuk membantu produksi pertanian.
"Kita senang pedagang dapat, tapi enggak bisa dong mayoritas yang dapat pedagang. Yang lain penting juga sebenarnya, tapi yang penting produksinya. Kita harus cari jalan," ucapnya.
Dia mengatakan ada mekanisme KUR yang keliru, yang tidak sesuai dengan ritme kehidupan petani. Diantaranya lamanya kebutuhan KUR petani untuk produksi.
"Sebenarnya dia perlu berapa lama KUR, jangan maksa minjam setahun kalau perlu enam bulan saja ya enam bulan berarti bunganya 4,5 persen (hitungan per tahun sembilan persen)," ucapnya.
Selain itu, KUR untuk petani tidak seharusnya dituntut untuk melakukan cicilan setelah sebulan melakukan pinjaman. "Dari mana dia (petani) dapat uang, paling-paling padinya ditebas ke tengkulak. Kalau 4-5 bulan itu padi baru memberikan hasil," ujarnya.
Dia yakin, cara ini hanya membuat petani bekerja keras untuk mencari cicilan. Alhasil, penyerapan KUR pada petani untuk produksi tidak maksimal.
"Waktu mau buka lahan dia enggak punya duit, kalau ngurusnya lama dia pasti nyarinya rentenir, tengkulak, kalau dia sudah tengkulak dia enggak akan nyari kredit, karena belum tentu tengkulaknya mau dibayar cepat-cepat juga," ungkapnya.
