- VIVA.co.id/Edwin Firdaus
VIVA – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi pernyataan Ketua Dewan Perwakilan (DPR) Rakyat Setya Novanto yang secara terang-terangan mendukung pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pindana Korupsi (Tipikor).
Dukungan tersebut menurutnya, berbanding terbalik dengan status Novanto yang saat ini adalah seorang tersangka korupsi.
“Pak Setnov dukung betul. Orang tersangka kasus korupsi, dukung betul,” kata Koordinator Divisi Monitoring Peradilan dan Hukum ICW Emerson Yuntho dalam sebuah diskusi, Jakarta, Sabtu, 21 Oktober 2017.
Novanto sebelumnya menyatakan, pembentukan Densus Tipikor sudah tepat karena didukung dengan sumber daya manusia dan kantor perwakilan daerah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Maka dari itu, Golkar pun mendukung pembentukan unit baru Polri tersebut.
Namun. Emerson menduga dukungan tersebut sama saja seperti menghilangkan peranan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Apalagi, lanjutnya, ruang lingkup pembentukan Densus Tipikor pun tak jauh dari ruang lingkup lembaga anti saruah tersebut.
“Kalau mendukung KPK, harusnya datang dia (dalam sidang e-KTP),” katanya.
ICW mengharapkan, rencana pembentukan Densus Tipikor dapat dikaji lebih lanjut. Menurutnya, penguatan sejumlah direktorat di tubuh internal Polri jauh lebih penting, ketimbang harus membentuk unit baru yang dikhawatirkan nantinya hanya akan memberikan stigma buruk di masyarakat.
“Ditambah saja gaji operasionalnya, dan bisa berkoordinasi dengan Jaksa Agung serta memperkuat koordinasi dengan supervisi KPK. Perlu adanya penguatan,” katanya. (ase)
