Menggantung FPI

Massa dari Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi mengawal sidang putusan gugatan praperadilan atas SP3 kasus Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, 24 Oktober 2018.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Novrian Arbi

Menurut Hidayat, penolakan bukan kali ini saja terjadi. Justru yang dilihat, makin ke sini organisasi yang bermarkas di Petamburan itu memberikan kontribusi di dalam kehidupan sosial masyarakat.

"Kalaupun ada 100 ribu yang menandatangani petisi semacam itu, akan ada sejuta lebih yang akan mendukung FPI," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2019.

Hidayat balik mempertanyakan apa kesalahan FPI hingga sekelompok orang menentang kehadirannya. Di sisi lain, ia kemudian membandingkan, keberadaan organisasi FPI dengan Organisasi Papua Merdeka.

"Kok enggak ada yang bikin petisi bubarkan OPM? FPI justru selalu menegaskan tentang dukung NKRI, mendukung pemberantasan korupsi, mendukung penegakan hukum, mendukung pemberantasan narkoba," ujarnya.

Tapi, pendapat berbeda disuarakan Gerakan Pemuda Ansor. Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, semua kebijakan ada pada pemerintah yang mempunyai wewenang untuk memperpanjang atau tidak Ormas FPI.

Jika, dalam salah satu pasal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART Ormas FPI ada keinginan mendirikan khilafah Islamiyah maka kata dia, FPI harus ditutup.