Pandemi Corona: Jepang Berlakukan Keadaan Darurat di 7 Daerah
VIVA – Pemerintah Jepang hari ini menyatakan keadaan darurat untuk Tokyo, Osaka dan lima prefektur (provinsi) lainnya untuk mengekang laju wabah virus corona. Pemerintah menilai terdapat pertumbuhan yang mengkhawatirkan dalam kasus-kasus di daerah perkotaan. Deklarasi keadaan darurat tersebut berlaku hingga 6 Mei 2020.
Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, di kantornya mengatakan penerapan keadaan darurat ini memungkinkan gubernur prefektur untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih kuat, mulai dari menginstruksikan warga untuk tinggal di rumah hingga membatasi operasi sekolah dan fasilitas lainnya.
Meski demikian tidak ada hukuman bagi warga yang melanggar. Abe menyatakan keadaan darurat berdasarkan undang-undang yang baru diamandemen untuk menanggapi wabah corona virus.
"Saya memutuskan untuk menyatakan keadaan darurat karena kami telah mencapai titik di mana penyebaran infeksi telah menjadi cepat dan tersebar luas di seluruh negeri. Ini akan berdampak besar pada kehidupan masyarakat dan ekonomi," kata Shinzo Abe, yang dikutip kantor berita Kyodo
Dari pantauan VIVAnews di Tokyo, aktivitas warga sejak Minggu sudah mulai berkurang. Orang-orang di daerah metropolitan Tokyo, Chiba, Kanagawa, Saitama, Osaka, Hyogo dan Fukuoka, akan diminta untuk menahan diri dari tamasya yang tidak perlu. Namun demikian untuk berbelanja kebutuhan pokok dan berobat ke rumah sakit tidak termasuk. Abe juga mengatakan pemerintah tidak berencana untuk meminta operator kereta untuk mengurangi layanan.
Pemerintah akan menyelesaikan paket stimulus terbesar yang pernah ada yaitu 108 triliun yen ($ 989 miliar) untuk meni?ngkatkan langkah-langkahnya terhadap COVID-19 dan mengurangi dampak ekonomi dari wabah tersebut.
Selain membuat permintaan tinggal di rumah para gubernur di tujuh prefektur dapat membatasi penggunaan dan meminta penutupan sementara dari lembaga-lembaga seperti sekolah, fasilitas kesejahteraan sosial, teater, tempat musik dan stadion olahraga di mana sejumlah besar orang berkumpul.
Gubernur dapat mengambil alih tanah dan bangunan pribadi untuk digunakan dalam perang melawan virus jika pemiliknya menolak untuk mengizinkan properti itu digunakan tanpa alasan yang sah. Gubernur juga dapat meminta pasokan medis dan makanan dari perusahaan yang menolak untuk menjualnya dan menghukum mereka yang menimbun atau tidak mematuhi. Mereka dapat memaksa perusahaan untuk membantu mengangkut barang darurat.
