- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Stimulus pajak yang diperluas diberikan oleh pemerintah kepada sektor usaha di tengah krisis akibat wabah virus corona (Covid-19). Setidaknya ada 18 sektor yang mendapat insentif pajak. Yakni dengan pembebasan angsuran selama tiga bulan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam penjelasannya usai rapat kabinet terbatas hari ini, mengatakan dalam rangka mempertahankan pelaku usaha di sektor riil dan keuangan, maka stimulus pajak diberikan.
Yang pertama untuk pelaku usaha yang memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Baik itu yang disalurkan oleh bank Himbara (Himpunan Bank Negara) maupun yang di luar itu, diberikan relaksasi angsuran selama enam bulan. Ada lebih dari 11 juta kreditur.
"Mendapat relaksasi 6 bulan penundaan pokok angsuran dan pembebasan bunganya, 3 bulan bunga KUR ditanggung pemerintah, 3 bulan berikutnya 50 persen dari bunga ditanggung pemerintah," jelas Sri Mulyani, dalam keterangan pers usai rapat kabinet terbatas, Rabu 22 April 2020.
"Jadi untuk seluruh 11,9 juta debitur KUR, 6 bulan tidak angsur pokok dan bunganya 3 bulan dibayar pemerintah, 3 bulan selanjutnya 50 persen pemerintah," lanjutnya menjelaskan. Untuk aturan hukumnya, sedang difinalisasi oleh OJK dan Kementerian Keuangan.
Selanjutnya untuk kredit ultra mikro, jelas Sri Mulyani, ada sekitar 10 juta debitur. Lalu dari program-program pemerintah seperti Mekaar (Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM), program kredit murah ultramikro (UMi) dan yang lainnya ada sekitar 11,4 juta yang ada di dalamnya. Stimulus yang diberikan juga sama dengan yang KUR.
"Bunga ditanggung pemerintah 3 bulan pertama dan 3 bulan selanjutnya 50 persen bunga ditanggung pemerintah," katanya.
Sementara untuk pengusaha yang melakukan pinjaman dari Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar, Sri Mulyani mengatakan pemerintah belum mengeluarkan kebijakan untuk relaksasi pajak seperti yang di berikan ke UMKM dan ultramikro.
"Untuk di atas Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar seperti diumumkan OJK kami masih dalam proses pembiayaan kalau sudah selesai akan diumumkan prosedur dan mekanismenya dan apa yang dilakukan pemerintah untuk restrukturisasi ini," lanjut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Kasus TB Melonjak Estimasi Hingga 1 Juta Lebih, Kemenkes Ungkap Alasannya
Kasus Tuberkulosis (TB) di Indonesia menempati urutan kedua terbanyak di dunia setelah India. Di tahun 2023 lalu, angka kasus TB di Indonesia tercatat sebanyak 969 ribu.
