Sri Mulyani: Ekonomi Indonesia Kuartal II Masuk Zona Negatif

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan ekonomi Indonesia akan semakin tertekan pada kuartal II-2020. Ekonomi Indonesia diperkirakan akan mulai mengalami kontraksi pada periode itu.

COVID-19 di Jakarta Naik Lagi, Total Ada 365 Kasus

Sri mengungkapkan, pada kuartal tersebut pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan bisa menurun hingga -3,1 persen. Jauh di bawah realisasi pertumbuhan pada kuartal I-2020 yang hanya bergerak di posisi 2,97 persen.

"Sehingga pertumbuhan di Kuartal-II prediksi kita ada di -3,1 persen untuk pertumbuhan ekonomi. Dan ini yang kita coba upayakan untuk kuartal III mengalami pembalikan atau pemulihan," kata dia saat konferensi pers, Selasa, 16 Juni 2020.

Kasus COVID-19 di DKI Jakarta Naik Sejak November 2023

Dia mengatakan, kondisi ekonomi yang semakin tertekan itu disebabkan sudah efektifnya pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada periode tersebut. Akibatnya aktivitas ekonomi dan sosial tidak bergerak.

Apalagi, kebijakan PSBB tersebut diterapkan di beberapa daerah yang menyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar bagi ekonomi Indonesia, seperti DKI Jakarta, termasuk Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi hingga Jawa Barat dan Jawa Timur.

Pakar Imbau, Waspadai Pandemi Disease X, Mematikan Dibanding COVID-19

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), daerah yang menyumbang ekonomi terbesar bagi Indonesia memang masih berasal dari pulau Jawa. Pada Kuartal I-2020 59,41 persen ekonomi Indonesia disumbang oleh Jawa, diikuti Sumatera sebesar 21,40 persen.

"Kuartal kedua kami proyeksikan kontraksi terjadi karena full PSBB diberlakukan di berbagai tempat yang punya kontribusi ekonomi nasional besar," ucap dia.

Karena itu, dia mengatakan, pemerintah masih sangat mengupayakan agar kuartal III dan IV ekonomi kembali bergerak. Tujuannya supaya ekonomi Indonesia tidak lagi negatif dalam, namun bisa mengarah pada nol persen hingga kembali positif.

"Ini sedang kita coba untuk menangani dan mitigasi. Jadi upaya pemerintah sekarang dari policy adalah bagaimana kita bisa mitigasi atau mengelola risiko yang downside sudah sangat dalam ini agar tidak menjadi memburuk atau bisa tertahan pada level yang di zona positif," paparnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya