- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews- Ketua Perbanas Sigit Pramono menyambut baik jika Kementerian Perumahan Rakyat bisa menyediakan KPR murah dengan bunga 5-6 persen. Namun, jika bank diminta untuk menurunkan bunga KPR hingga 5-6 persen, hal itu tidak bisa dilakukan.
Sigit mengatakan bunga KPR berasal dari bank itu tergantung dari sumber dana masing-masing bank dan juga risiko calon debitur KPR. Jika bank membayar deposito saja sebesar 5-6 persen untuk nasabah, maka bank tidak mungkin untuk memberikan bunga kredit di bawah itu.
"Bagaimana mungkin mereka menjual KPR dengan bunga 5-6 persen. Bisa tutup bank itu," ujar Sigit kepada VIVAnews.com.
Namun, jika Kementerian Perumahan bisa menyediakan dana sehingga bunga bank tak lebih dari 6 persen, bank tentunya tidak keberatan. Bank juga tidak akan tersaingi dengan bunga KPR dari Kemenpera itu.
Seperti diketahui wacana ini muncul terkait program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), program Kemenpera pada 2012. Terhentinya program ini dikarenakan belum bertemunya negosiasi ulang perjanjian kerjasama operasional antara pemerintah dengan perbankan mengenai penetapan suku bunga KPR.
Sebelumnya, pemerintah memastikan bahwa program FLPP akan tetap berjalan di tahun 2012. Rencananya, program ini akan berjalan di awal bulan Februari mendatang.
Terhentinya program FLPP ini karena belumda negosiasi ulang perjanjian kerja sama operasional (PKO) antara pemerintah dengan perbankan mengenai penetapan suku bunga KPR.
Deputi Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat, Sri Hartoyo, mengatakan program itu terhenti karena belum ada negosiasi dengan perbankan terkait suku bunga rendah untuk KPR. Pihaknya menginginkan suku bunga KPR turun menjadi 5 persen sampai 6 persen. "Kami akan mencari bunga yang sesuai dengan kebutuhan rakyat." kata Sri.
Kontroversi Penetapan Kurikulum Merdeka Menjadi Kurikulum Nasional
Setiap pergantian kurikulum memiliki efek domino yang sangat luas. Paling mudah dipahami masyarakat pada setiap pergantian kurikulum berarti buku pelajaran juga berganti.
