- VIVAnews/Irvan Beka
VIVAnews - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono kembali batal diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, KPK belum menerima kabar ketidakhadiran Agung kali ini.
"Tadi saya cek belum ada surat konfirmasinya. Tapi nanti di cek kembali," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 5 Juli 2012.
Seandainya hadir, Agung akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus suap pembahasan Perda PON XVIII Riau, mantan Kadispora Riau Lukman Abbas yang kini menjadi Staf ahli Gubernur Riau. Menurut Johan, keterangan Agung Laksono sangat diperlukan penyidik guna kelanjutan penyidikan yang tengah dilakukan KPK.
Johan memastikan, pemeriksaan Agung dalam kapasitasnya sebagai Menko Kesra. Bukan berkaitan dengan kepartaian. "Ada beberapa keterangan yang ingin dimintai dari yang bersangkutan. Dan itu perlu adanya pemeriksaan," ucapnya.
Sementara, Agung sendiri kepada wartawan sudah memberikan keterangannya. Ia mengatakan tidak dapat hadir pada pemeriksaan lanjutan hari ini.
Namun, dirinya membantah jika dikatakan mangkir dari KPK untuk memberikan keterangan sebagai saksi pada dugaan suap pembahasan perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dana Pengikatan Tahun Jamak Pembangunan Venue Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau 2012.
"Saya tidak bisa memenuhi surat panggilan KPK karena suratnya mendadak sedangkan saya harus berada di Kendari mewakili Presiden pada acara Pespawari 2012," kata politisi Golkar tersebut di Jakarta, Kamis 5 Juli 2012.
Dalam kasus ini KPK menetapkan Wakil Ketua DPRD Riau dari Fraksi PAN, Taufan Andoso Yakin. Selain itu, M.Faisal Aswan (Fraksi Partai Golkar) dan Muhammad Dunir (Fraksi PKB) juga ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.
KPK juga menetapkan tiga tersangka pemberi suap. Antara lain Eka Dharma Putra (Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov Riau), Rahmat Syaputra (staf PT Pembangunan Perumahan), dan Lukman Abbas (Staf Ahli Gubernur Riau, Rusli Zainal). (umi)
PKB Bantu Doain PPP Lolos di MK, Cak Imin Apapun yang Diminta Kita Sediakan
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap PPP bisa lolos gugatan sengketa Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
